Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

UU Adminduk

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Harus Segera Disesuaikan

Saifulah Mashum Ketua III IKI menyampaikan sosialisasi akta kelahiran

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap individu dan juga pentingnya negara memiliki data base kependudukan yang valid dan terpercaya adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Akta kelahiran saat ini merupakan hak bagi setiap penduduk dan kewajiban dari pemerintah, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Bupati Sambas: Mari Kita Sosialisasikan Sampai RTdan RW

Audiensi IKI ke Bupati Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut. Dalam rangka mendorong dan mensosialisasikan berbagai perubahan mendasar UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kamis (19/12) mengadakan audiensi dengan Bupati Sambas dr. Hj.

Masyarakat Sambas Antusias Sambut Perubahan UU Adminduk

Suasana Pertemuan dengan Warga Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut.

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Perda pungutan KTP dan Akta Harus Segera Dihapus

Suasana Diskusi Terbatas IKI dalam merespon revisi UU Adminduk yang diadakan di Wisma Indocement Jumat (13/12) lalu

Jakarta (ANTARA News) - Peraturan daerah mengenai pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan harus segara dihapus dan petugas kependudukan catatan sipil harus menyiapkan diri untuk memberi pelayanan yang prima.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Institut Kewarganegaraan Indonesia di Jakarta akhir pekan ini. 

Respon Positif Stakeholder terhadap Perubahan UU Adminduk

Peserta Diskusi IKI

UU Administrasi Kependudukan telah disahkan 7 tahun yang lalu, dan telah mengalami perubahan pertama melalui Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi yakni penghapusan ketentuan sidang pengadilan bagi pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun. Perubahan kedua baru saja disahkan DPR RI pada tanggal 23 November 2013 lalu, terdiri dari 31 perubahan baik dalam bentuk perbaikan redaksional, hingga perubahan substansi yang memberikan arah baru menuju terciptanya tertib adminduk.

MENGUBUR "HANTU" SBKRI UNTUK SELAMANYA

Judul               : Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI Pengarang      : Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie), Prasetyadji Editor              : Protus Tanuhandaru Penerbit         : Visi Media, Jakarta Edisi                : Cetakan Pertama, 2008, Hlm. : xi, 148   Selama puluhan tahun, istilah SBKRI sangat dikenal di kalangan warga masyarakat Tionghoa. Bukan dalam pengertian positif dan menyenangkan, tapi dalam nada keprihatinan, kejengkelan, ketidakpastian, dan kepasrahan. Keberadaan SKBRI menjadi simbol dari ketidakberdayaan warga Tionghoa terhadap perlakuan diskriminatif dari aparat negara.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri