Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Slamet Effendy Yusuf

IKI temui Menaker Soal Akta Kelahiran untuk TKI

Audiensi Pengurus IKI dengan Menaker Hanif Dhakiri

Salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kewargenegaraan adalah Asas Perlindungan Maksimal bagi seluruh Warga  Negara Indonesia, dan berdasar UU Adminduk yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen vital yang menjadi kunci pemenuhan terhadap berbagai hak, termasuk pengakuan sebagai WNI, bahkan MK menyatakan bahwa tanpa akta kelahiran maka seseorang secara yuridis tidak dianggap ada oleh negara. 

100 ribu keturunan Tionghoa masih belum miliki bukti kewarganegaraan

Slamet Effendy Yusuf dan Harkristuti Harkrisnowo
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 100 ribu penduduk Indonesia keturunan Tionghoa belum memiliki bukti kewarganegaraan sebab orang tua, kakek nenek maupun buyut mereka tidak mendapat bukti kewarganegaraan.

Sosialisasi Akta Kelahiran dengan Muslimat Banyumas

Suasana Sosialisasi Akta Kelahiran kerjasama IKI dengan Muslimat NU

IKI, Purwokerto- Akta kelahiran melindungi anak dari hak dan kewajiban orang tua juga negara. Selain sebagai bukti awal kewarganegaraan, akta kelahiran juga mencakup identitas diri, termasuk nama orang tuanya. Dengan demikian akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya.

Rapat Pleno IKI 2013

Pembina dan Pengurus IKI

Pengurus Institut Kewarganegaraan Indonesia telah melaksanakan program kerja tahunan yang telah disahkan sejak November 2012. Sebagaimana telah ditentukan, di akhir tahun 2013 ini pengurus telah melaksanakan Rapat Pleno dihadiri seluruh organ yayasan, yakni pembina, pengawas, dan pengurus guna melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program kerja 2013 dan mendapatkan masukan mengenai rancangan program kerja 2014.

Bupati Sambas: Mari Kita Sosialisasikan Sampai RTdan RW

Audiensi IKI ke Bupati Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut. Dalam rangka mendorong dan mensosialisasikan berbagai perubahan mendasar UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kamis (19/12) mengadakan audiensi dengan Bupati Sambas dr. Hj.

Masyarakat Sambas Antusias Sambut Perubahan UU Adminduk

Suasana Pertemuan dengan Warga Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut.

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Perda pungutan KTP dan Akta Harus Segera Dihapus

Suasana Diskusi Terbatas IKI dalam merespon revisi UU Adminduk yang diadakan di Wisma Indocement Jumat (13/12) lalu

Jakarta (ANTARA News) - Peraturan daerah mengenai pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan harus segara dihapus dan petugas kependudukan catatan sipil harus menyiapkan diri untuk memberi pelayanan yang prima.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Institut Kewarganegaraan Indonesia di Jakarta akhir pekan ini. 

Respon Positif Stakeholder terhadap Perubahan UU Adminduk

Peserta Diskusi IKI

UU Administrasi Kependudukan telah disahkan 7 tahun yang lalu, dan telah mengalami perubahan pertama melalui Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi yakni penghapusan ketentuan sidang pengadilan bagi pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun. Perubahan kedua baru saja disahkan DPR RI pada tanggal 23 November 2013 lalu, terdiri dari 31 perubahan baik dalam bentuk perbaikan redaksional, hingga perubahan substansi yang memberikan arah baru menuju terciptanya tertib adminduk.

Pages

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri