Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

kk

Warga Pun Terpaksa Menempuh “Jalan Tol”

Tuntutan Pelayanan Birokrasi

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

“Untuk mendapatkan akta kelahiran, masih harus melewati ‘jalan tol’. Supaya cepat didapat harus membayar uang terlebih dahulu kepada oknum kantor kelurahan atau kecamatan,” kata Kicong, pengurus RT 003 RW 005, Desa Mekarsari, di Tangerang, Senin (22/6).

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

Bupati Purwakarta: Itu Kewajiban Negara, Wajar Kalau Gratis!

Bicaranya lembut tapi tegas dan sistematis, demikianlah cara bertutur Dedi Mulyadi yang telah memimpin Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Pria kelahiran Sukadaya 11 April 1971 tersebut merupakan satu dari sedikit pemimpin daerah yang telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang baik, merakyat dan berhasil mengelola anggaran yang minim secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Catatan Sipil dalam Perspektif HAM

Catatan Sipil merupakan bagiandari sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan yang terdiri subsistem pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Keduanya mencakup hak asasi bagisemua manusia yang berada dalam suatu negara walaupun demikian bukan berartipendaftaran penduduk identik dengan pencatatan sipil. Keduanya dapatdibangundalam satu sistem, keduanya juga dapat dikategorikan dalampelayanan publik.Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan yang menonjol bahwa pencatatansipil memiliki aspek hukum yang membawa akibat hukum yang luas bagi setiapwarga negara.

Pelayanan Publik, antara Idealisme dan Kenyataan

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggotaberkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri