Isyanto

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

IKI-JAKARTA. Perempuan WNI yang bersuamikan WN Pakistan mengeluhkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan pihak Imigrasi. Suaminya sulit masuk ke Indonesia karena pemeriksaan yang sangat ketat oleh Imigrasi. “Ketika saya tanyakan kepada Imigrasi, mereka menjawab karena di Pakistan banyak terjadi terorisme,” ungkap Sylvi Butt dalam sesi dialog pada Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan”, Kamis (3/10) lalu di Jakarta.

IKI – JAKARTA: Audiensi IKI dengan Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana berlangsung penuh kehangatan dan jauh dari kesan formalitas yang kaku, bahkan diskusi berlangsung sangat egaliter dan renyah.  Dr Cellica mengungkapkan beberapa program terkait Akta Kelahiran yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karawang serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Studi banding juga telah dilakukan ke daerah sekitar yang memiliki program yang maju seperti Kabupaten Purwakarta, namun Bupati yang berlatar belakang dokter ini mengungkapkan ia tidak bisa serta merta menyerap mentah-mentah program di daerah lain karena harus disesuaikan dengan karakteristik khas Kabupaten Karawang.

IKI-JAKARTA. Sejak disahkannya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006 lalu, berarti sudah selama 7 tahun lebih UU tersebut berlaku, dan sesungguhnya tidak perlu lagi muncul pertanyaan dari aparatur penyelenggara negara yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang lain diluar KTP dan akta kelahiran ketika mengurus dokumen kewarganegaraan atau kependudukan. Masih kerap muncul kasus keharusan bagi sebagian Saudara-saudara kita untuk menunjukkan SBKRI. Padahal sejak adanya UU Kewarganegaraan, maka SBKRI sudah tidak diperlukan lagi. Demikian diungkapkan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

IKI-JAKARTA. Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek regulasi, negara dipandang telah cukup memberikan jaminan konstitusional dalam hal pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan. Hal itu dikemukakan Slamet ketika memberikan pengantar dalam Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” yang dilaksanakan di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

IKI-JAKARTA. Jaminan konstitusional dan pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan di suatu negara menjadi salah satu indikator derajat kondisi dan kualitas negara tersebut, apakah tergolong negara demokratis dan nomokratis, atau negara otoriter, totaliter, rasis, atau fasis. Demikian disampaikan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Institut kewarganegaraan Indonesia (IKI) merupakan lembaga sosial yang concern terhadap masalah kewarganegaraan, kependudukan dan diskriminasi. Selain itu, IKI juga melakukan sosialisasi perundangan, pendampingan masyarakat dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran. Karena akta kelahiran adalah hak dan dokumen dasar yang memuat identitas diri dan status kewarganegaraan yang bersangkutan.

Tindak lanjut dari adanya Nota Kesepahaman 8 lembaga tinggi negara diantaranya adalah keluarnya Surat Edaran MA No. 6 Tahun 2012.

SE MA ini dikeluarkan dalam rangka memberikan payung hukum bagi pelaksanaan penetapan pengadilan secara kolektif bagi masyarakat yang terlambat mencatatkan kelahirannya melebihi batas waktu satu tahun guna mempercepat kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan tetap rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia adalah paradigma berpikir kita yang belum menempatkan negara pada posisi yang pro aktif. Persoalan akta kelahiran harus ditempatkan sebagai persoalan Hak setiap Warga Negara Indonesia, dan merupakan kewajiban negara.