Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

indonesia

Migrasi dan Keuntungan Pindah Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil studi yang dilansir oleh Gallup dan diumumkan pada tanggal 2 November 2009, ternyata sebanyak 700 juta orang di seluruh dunia berangan-angan untuk pindah bermukim ke negara lain.

Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau atau mungkin juga memang kenyataannya rumput tetanggga ternyata benar-benar jauh lebih hijau. http://www.gallup.com/poll/124028/700-Million-Worldwide-Desire-Migrate-P...

Catatan Sipil dalam Perspektif HAM

Catatan Sipil merupakan bagiandari sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan yang terdiri subsistem pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Keduanya mencakup hak asasi bagisemua manusia yang berada dalam suatu negara walaupun demikian bukan berartipendaftaran penduduk identik dengan pencatatan sipil. Keduanya dapatdibangundalam satu sistem, keduanya juga dapat dikategorikan dalampelayanan publik.Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan yang menonjol bahwa pencatatansipil memiliki aspek hukum yang membawa akibat hukum yang luas bagi setiapwarga negara.

Pelayanan Publik, antara Idealisme dan Kenyataan

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggotaberkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”.

Dari Lembaga ke Lembaga

Oleh Eddy Setiawan*
Proses menjadi Indonesia telah dimulai sejak lahirnya golongan intelektual Indonesia, sebagai dampak politik etis Belanda. Diterapkannya Etische Politiek di awal abad ke-20 tersebut telah membukakan cakrawala pemikiran rakyat Indonesia, melalui kaum intelektual yang lahir di masa itu. Perubahan kebijakan Belanda di daerah jajahannya ini, terjadi karena banyaknya kecaman atas perlakuan Belanda terhadap rakyat di Hindia Belanda.

Lie Eng Hok 1893-1961: Perintis Kemerdekaan

Saudara Indradi Kusuma SH, Sekjen Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) pusat, pada 1995 diminta seorang pejabat tinggi mencari nama-nama keturunan Tionghoa yang kiranya patut ditampilkan dalam peringatan HUT RI ke-50. Maka Lahirlah kisah mengenai Lie Eng Hok, seorang perintis kemerdekaan yang dituduh Belanda sebagai pengacau dan ditangkap menyusul pecahnya pemberontakan di daerah Banten dan Sumatra Barat pada 1926-1927

Liem Koen Hian dan AR Baswedan

Ahmad Syafii Maarif*
Inilah kutipan yang sering saya gunakan untuk menunjukkan bahaya sikap a-historis, ”Berpikir a-historis punya satu konsekuensi: kegagalan melihat kenyataan.”

Kutipan itu berasal dari Dr Abdallah Laroui, sarjana kiri dari Moroko, dalam karyanya, The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or Historicism? (diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Diarmid Cammell, Berkeley: University of California Press, 1976, halaman 154).

Agar tidak terkena rumusan Laroui, kita harus kenal realitas kita sebelum Indonesia menjadi bangsa dan kemudian negara.

Kasus: 12 Relawan Indonesia Dapat Kewarganegaraan Palestina

Duabelas relawan Indonesia yang bergabung dalam misi kemanusiaan "Freedom Flotilla" mendapatkan kewarganegaraan Palestina sebagai bentuk apresiasi negara itu terhadap relawan yang mencoba menerobos blokade Gaza oleh Israel.

"Pemerintah (Palestina) mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh para pahlawan kemanusiaan untuk mengekspose kekejaman Israel," kata Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi usai mendampingi lima sukarelawan Gaza bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa.

Apa Saja Hak Konstitusional Kita sebagai WNI?

40 Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia:

I. Hak Atas Kewarganegaraan
1. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4)
2. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hokum dan pemerintahan Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3)

II. Hak Atas Hidup
3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, Pasal 28I (1)
4. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2)

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri