Eddy Setiawan

Kebijakan baru terkait hak-hak anak dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini mewajibkan semua anak yang berumur di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar yang demikian penting bagi seorang anak manusia dimanapun berada, karena akta kelahiran akan menjamin mengenai identitas diri, hubungan dengan orang tua, dan kewarganegaraan seseorang. Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia memang masih rendah, apalagi di kalangan anak-anak yang tidak jelas keberadaan orang tuanya karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi dengan indikator rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya ekonomi yang dapat diakses, kelaparan, gizi buruk, kurannya akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, ketiadaan tempat tinggal yang layak, diskriminasi hingga pengucilan. Indonesia termasuk negara dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga pemerintahan pasca reformasi telah memulai upaya-upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan.

Institut Kewarganegaraan Indonesia adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh tokoh-tokoh dari beragam latar belakang secara politik, suku, dan agama. IKI demikian singkatan yang disepakati para pengurus, didedikasikan untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang banyak mengandung berbagai ketentuan yang cukup maju serta memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Keadaan tanpa kewarganegaraan (statelessness) adalah fakta yang terjadi di berbagai negara, tak kurang dari 10 juta orang di dunia mengalami kondisi ini, termasuk anak-anak yang rentan terhadap tindak kejahatan penjualan manusia, mafia narkoba, dan lain sebagainya. Tanpa kewarganegaraan berarti tanpa perlindungan dari negara manapun. Indonesia pun menghadapi persoalan terkait isu ini misal pada TKI non prosedural dan turunananya di luar negeri,  orang Tionghoa turun temurun yang tidak diberi identitas, anak perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan orang-orang di perbatasan.