Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Eddy Setiawan

Relawan IKI: Kami Bahagia Bisa Membantu Warga Memperoleh Akta Kelahiran

relawan IKI saat di Sepatan Timur

Rona bahagia terpancar dari wajah warga Sepatan Timur dan sekitarnya yang pada Kamis (30/6) memperoleh akta kelahiran yang dibagikan Ketua IKI Drs Saifullah Mashum, M.Si disaksikan Anggota DPR RI Dra Siti Masrifah yang juga merupakan perwakilan rakyat dari daerah Tangerang Raya (Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang). Tidak hanya warga, namun juga para relawan IKI yang terdiri dari beragam latar belakang agama dan suku juga tampak bersemangat dan ceria.

IKI temui Kompolnas soal BAP untuk Akta Kelahiran

IKI bertemu salah seorang Komisioner Kompolnas

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar yang demikian penting bagi seorang anak manusia dimanapun berada, karena akta kelahiran akan menjamin mengenai identitas diri, hubungan dengan orang tua, dan kewarganegaraan seseorang. Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia memang masih rendah, apalagi di kalangan anak-anak yang tidak jelas keberadaan orang tuanya karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengurusan akta kelahiran.

Kewajiban Konstitusional Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Diskusi Terbatas IKI 21 Mei 2015

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi dengan indikator rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya ekonomi yang dapat diakses, kelaparan, gizi buruk, kurannya akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, ketiadaan tempat tinggal yang layak, diskriminasi hingga pengucilan. Indonesia termasuk negara dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga pemerintahan pasca reformasi telah memulai upaya-upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan.

Momentum Percepatan Tertib Adminduk

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Perubahan Harus Segera Diterbitkan

Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencatat sekitar 24 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan pada umumnya berasal dari keluarga termiskin. Data ini akan menjadi beberapa kali lipat jika orang-orang di luar kategori anak dimasukkan dalam perhitungan, karena Indonesia baru memiliki aturan terkait akta kelahiran bagi masyarakat pada umumnya pada tahun 1990, dan baru mewajibkan kepemilikan akta kelahiran sejak terbitnya UU Adminduk pada tahun 2006.

IKI Bantu Sosialiasi Akta Lahir Gratis di Kabupaten Tangerang

Warga gembira mendapatkan akta lahir gratis
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) merintis kerja sama sosialisasi akta lahir gratis di Kabupaten Tangerang.
 
"Kami terus memperbanyak kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi akta lahir gratis, pada Selasa (17/3) kami beraudiensi dengan Pemkab Tangerang," kata peneliti IKI Prasetyadji di Jakarta, Kamis.
 

Kasus Kewarganegaraan Tersisa

Peneliti IKI, Eddy Setiawan, Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Institut Kewarganegaraan Indonesia adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh tokoh-tokoh dari beragam latar belakang secara politik, suku, dan agama. IKI demikian singkatan yang disepakati para pengurus, didedikasikan untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melalui Akta Kelahiran

Suasana Diskusi Meja Bundar UNHCR

Keadaan tanpa kewarganegaraan (statelessness) adalah fakta yang terjadi di berbagai negara, tak kurang dari 10 juta orang di dunia mengalami kondisi ini, termasuk anak-anak yang rentan terhadap tindak kejahatan penjualan manusia, mafia narkoba, dan lain sebagainya. Tanpa kewarganegaraan berarti tanpa perlindungan dari negara manapun. Indonesia pun menghadapi persoalan terkait isu ini misal pada TKI non prosedural dan turunananya di luar negeri,  orang Tionghoa turun temurun yang tidak diberi identitas, anak perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan orang-orang di perbatasan.

Menuju Negara yang Melayani

Presiden RI di tengah Rakyat

Pemerintahan Jokowi JK melalui Kementerian Dalam Negeri telah menghentikan sementara program KTP Elektronik, karena berbagai persoalan seperti masalah validitas data, beredarnya KTP El palsu, KTP El ganda, hingga masalah korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara elektronik, pada pemerintahan sebelumnya.

Pages

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri