Aidir Amin Daud

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Jakarta (ANTARA News) - Peraturan daerah mengenai pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan harus segara dihapus dan petugas kependudukan catatan sipil harus menyiapkan diri untuk memberi pelayanan yang prima.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Institut Kewarganegaraan Indonesia di Jakarta akhir pekan ini. 

UU Administrasi Kependudukan telah disahkan 7 tahun yang lalu, dan telah mengalami perubahan pertama melalui Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi yakni penghapusan ketentuan sidang pengadilan bagi pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun. Perubahan kedua baru saja disahkan DPR RI pada tanggal 23 November 2013 lalu, terdiri dari 31 perubahan baik dalam bentuk perbaikan redaksional, hingga perubahan substansi yang memberikan arah baru menuju terciptanya tertib adminduk.