Adminduk

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

“Untuk mendapatkan akta kelahiran, masih harus melewati ‘jalan tol’. Supaya cepat didapat harus membayar uang terlebih dahulu kepada oknum kantor kelurahan atau kecamatan,” kata Kicong, pengurus RT 003 RW 005, Desa Mekarsari, di Tangerang, Senin (22/6).

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang banyak mengandung berbagai ketentuan yang cukup maju serta memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan.

Di era otonomi daerah saat ini, kepala daerah memegang peranan sangat penting dalam menentukan berbagai kebijakan terkait berbagai urusan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Administrasi Kependudukan (Adminduk).