Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Masukan Ornop untuk Perubahan UU Adminduk

Administrasi kependudukan mulai diatur pada tingkat undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah mengalami 1 kali amandemen pada tahun 2013. Namun perkembangan teknologi yang demikian pesat di era disrupsi ini menuntut juga adanya perubahan cepat terhadap berbagai regulasi di bidang kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan disingkat SIAK saat ini telah menggunakan generasi ke-7, yang tentu sudah semakin canggih dan mendukung berbagai kepraktisan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tampaknya sangat memahami kebutuhan atas kecepatan beradaptasi di era digital ini, oleh karenanya melalui peraturan di bawah undang-undang telah diatur berbagai penyesuaian dan inovasi seperti penggunaan Tanda Tangan Elektronik, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, Anjungan Dukcapil Mandiri dan lain sebagainya.

Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI yang diwakili Eddy Setiawan dan Swandy Sihotang bersama organisasi non pemerintah lain seperti Puskapa UI diwakili M. Jaedi, LBH APIK diwakili Khotimun, Perca diwakili Ani dan lain-lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Identitas Hukum pada Selasa, 14 Januari 2020 diterima Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Pokja Identitas Hukum melaporkan kegiatan yang telah dilakukan sejak 2018, khususnya terkait perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Jaedi selaku koordinator Pokja menyampaikan bahwa dalam kurun 2018 hingga 2019 telah dilaksanakan Focus Group Discussion di wilayah Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan sekitarnya, dan Banten yang melibatkan petugas dinas dukcapil kabupaten/kota, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Hasil FGD kemudian dijadikan bahan kajian untuk menyusun naskah akademis, dan setelah dikaji secara mendalam ternyata materi perubahan yang diusulkan cukup banyak sehingga usulannya adalah UU Adminduk baru.

Alasan filosofis untuk perubahan ini adalah paradigma yang diinginkan bahwa administrasi kependudukan merupakan bentuk pemenuhan HAM, sehingga merupakan hak dan menjadi pilihan bagi setiap penduduk dan warganegara. Secara sosiologis masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan karena terkendala peraturan dan kebijakan. Sedangkan alasan yuridis yang diajukan adalah terdapat kebijakan inovasi yang perlu dirumuskan dalam bentuk UU.

Pokja berpandangan bahwa pembentukan UU baru akan memperkuat pembangunan statistik hayati dengan 5 strategi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019. Pertama, perluasan jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil seluruh penduduk dan warganegara Indonesia di luar negeri. Kedua, peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan warganegara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Ketiga, percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok-kelompok khusus. Keempat, pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Kelima, penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan adminduk dan pengembangan statistik hayati.

Adapun aspek utama yang diusulkan untuk penyempurnaan UU Adminduk terdapat 3 aspek yaitu pertama, penguatan jaminan HAM terdiri dari perlindungan data pribadi, pencatatan sebagai kewajiban negara dan penerbitan dokumen sebagai hak penduduk, dan ketiga, jaminan pemenuhan hak kependudukan bagi kelompok-kelompok khusus.

Aspek kedua adalah penguatan asas penyelenggaraan layanan terdiri dari pertama pemaknaan stelsel aktif bagi negara, kedua penegasan kembali asas peristiwa penting, ketiga penerapan asas universalitas, keempat no name policy, dan kelima, akta kelahiran sebagai dasar penerbitan semua dokumen. Sedangkan aspek ketiga yang disampaikan adalah tentang penguatan penyelenggaraan layanan mencakup penerapan lebih luas konsep UPT Disdukcapil, penguatan peran desa, peningkatan akses bagi penduduk rentan dan kelompok khusus, serta kerja sama lintas sektor dalam layanan dan pengembangan statistik hayati.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Profesor Zudan Arif Fakhrulloh menyambut baik kedatangan dan pemikiran-pemikiran dari Pokja. “Ini menyegarkan kami kembali” demikian ungkap Zudan, yang juga menyatakan bahwa berbagai masukan akan digunakan untuk memperkaya naskah akademik yang sedang disusun pemerintah. Pertemuan yang produktif ini juga menyepakati akan ada tindak lanjut berupa FGD antara perwakilan Ditjen Dukcapil dengan anggota kelompok kerja untuk membicarakan materi-materi yang terdapat perbedaan pandangan.

Pada kesempatan yang sama, di akhir pertemuan, Peneliti Senior IKI, Eddy Setiawan menyerahkan dua jilid buku Risalah Penyusunan UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pada 17 Desember 2019 lalu diterbitkan dan diluncurkan di gedung DPR/MPR-RI oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia. (IKI/Esa)

 

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).