Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Bagaimana Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran?

Keterlambatan Pelaporan Kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.


 

Jika Anda hingga saat ini tidak mempunyai akta kelahiran, berarti kelahiran Anda terlambat dilaporkan. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran (terlambat), pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Hal serupa juga dijelaskan dalam laman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, warga yang terlambat mencatatkan kelahiran cukup meminta keputusan tertulis kepada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.


 

Denda Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran

Pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif. Dalam praktiknya, aturan soal denda keterlambatan pelaporan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran ini secara khusus tertuang dalam peraturan daerah masing-masing. Sebagai contoh, Anda tinggal di wilayah DKI Jakarta, ketentuan pelaporan kelahiran ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 3/2012”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 (“Perda DKI Jakarta 1/2015”).


 

Sebelum Perda DKI Jakarta 3/2012 ini diubah oleh Perda DKI Jakarta 1/2015, ada ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun, ketentuan tersebut telah dihapus sehingga kewajiban membayar denda jika terlambat membuat akta kelahiran tidak ada.


 

Syarat Membuat Akta Kelahiran Baru Jika Terlambat Melaporkan Kelahiran

Sama halnya seperti denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran, prosedur mengurus keterlambatan pembuatan akta kelahiran juga diatur kembali di masing-masing daerah. Sebagai contoh untuk di wilayah DKI Jakarta, ketentuannya diatur dalam Pasal 134 Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Pergub 93/2012”) yang menyatakan bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu, persyaratannya adalah dengan membawa:

a.    Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Kelurahan;

b.    Asli dan Fotokopi Surat Kelahiran dari yang berwenang antara lain rumah sakit, dokter, bidan nahkoda, pilot, atau dukun beranak;

c.    Asli dan Fotokopi KK dan KTP atau SKTT/SKDS;

d.    Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua; dan

e.    Untuk Orang Asing agar melampirkan:

1.    Asli dan Fotokopi Paspor;

2.    Asli dan Fotokopi Dokumen Imigrasi; dan

3.    Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian.


 

Namun, kita tidak dapat menggunakan pasal di atas karena persyaratan penetapan pengadilan tidak lagi diperlukan setelah dikeluarkannya UU 24/2013. Oleh karena itu, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, berpijak ketentuan dalam UU 24/2013 yang menyatakan bahwa syarat penetapan pengadilan tidak lagi diperlukan, maka kita tidak dapat menggunakan Pasal 134 Pergub 93/2012.


 

Dengan demikian, persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kelahiran penduduk tunduk pada ketentuan dalam Pasal 36 Pergub 93/2012, yakni:

a.    Surat Pengantar RT/RW;

b.    Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan;

c.    Asli dan Fotokopi KK bagi penduduk/SKSKPNP bagi penduduk non permanen;

d.    Asli dan Fotokopi KTP Orang tua/SKDS/SuratKeterangan Pelaporan Tamu;

e.    Asli dan Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Orang tua;

f.     Asli dan Fotokopi Paspor bagi Orang Asing;

g.  Surat Keterangan Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya (Tapi kini tidak diperlukan, cukup dengan menggunakan SPTJM (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak); dan

h.    Surat Keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan.


 

Ketentuan ini sebelumnya juga diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Perpres 25/2008:


 

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a.    Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.    nama dan identitas saksi kelahiran;


c.    KK orang tua;

d.    KTP orang tua; dan

e.    Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.


 

Demikian Penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.


 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2.    Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3.    Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015;

4.    Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.


 

Referensi:

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/akta-kelahiran-penetapan-pengadilan-tak-diperlukan-lagi, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 12.07 WIB.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.