Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

1,5 Juta Data Penerima Bansos di Papua Tidak Sesuai Data Kependudukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jumlah tersebut setara dengan 89 persen dari total penerima bansos di Papua yang jumlahnya sekitar 1,69 juta penduduk.

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Hal itu terungkap saat KPK melakukan kegiatan monitoring evaluasi (monev) selama sepekan terakhir di Provinsi Papua bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Papua. Dalam rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di Papua, KPK membahas pembenahan basis data di Papua.

"KPK mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-provinsi Papua," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penadatanganan komitmen dan rencana aksi pembenahan DTKS oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Papua. KPK juga merekomendasikan agar pemprov, pemkab, dan pemkot se-Papua secara serius membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP). Dengan data terpadu ini, KPK berharap peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dapat diukur dari tahun ke tahun.

"Dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru tiga kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom," kata Febri.

Selain membahas pembenahan DTKS, KPK juga terus mendorong pemda agar memperkuat dan mengoperasionalkan penertiban dan pengamanan aset milik pemda dengan membangun kerja sama kepada Kejaksaan dan BPN. KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. Setidaknya, hingga saat ini, KPK mencatat sekurangnya total Rp21 miliar aset pemda se-provinsi Papua telah diselamatkan. Aset tersebut di antaranya berupa tiga bidang tanah/bangunan senilai Rp1,45 miliar dan 42 kendaraan dinas (randis) senilai Rp7,4 miliar milik Pemkot Jayapura, 17 unit randis milik Pemkab Jayapura senilai Rp3,7 miliar. Kemudian 14 unit randis milik Pemkab Biak Numfor senilai Rp2,8 miliar, 2 unit randis milik Pemkab Boven Digoel senilai Rp2,2 miliar, 6 unit randis milik Pemkab Intan Jaya senilai Rp1,76 miliar, 11 unit randis milik Pemkab Asmat senilai Rp1,3 miliar, dan 2 unit randis milik Pemkab Puncak Jaya senilai Rp636 juta. KPK juga meminta kepada Pemkab Yalimo, Pemkab Supiori dan sejumlah pemda lainnya untuk menyerahkan data nilai aset yang masih dalam penguasaan pihak lain. Febri berharap aset-aset yang bermasalah ini dapat diselesaikan melalui prosedur perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan penyerahan surat kuasa khusus (SKK) dari kepala daerah kepada kepala Kejaksaan.

"Kejaksaan selanjutnya akan menjadi jaksa pengacara negara (JPN) bagi Pemda untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan aset pemda," katanya.

KPK juga bekerja sama dan BPN akselerasi sertifikasi aset tanah/bangunan milik Pemda. Dari data yang disampaikan, baru 49 persen atau 2.242 bidang tanah yang telah bersertifikat dari sekitar total 4.568 bidang tanah milik pemda.

"KPK menilai data ini baru sebagian yang dilaporkan, diduga masih lebih banyak bidang tanah milik pemda yang belum bersertifikat," kata Febri. (IKI/Editor)

______________________

Sumber: Suara Pembaruan

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
Saatnya Disdukcapil di Daerah Menyediakan Anjungan Dukcapil Mandiri
IKI dan DISDUKCAPIL Yanling di SOSPAM Kota Cilegon
Kasatpel Capil Kel. Pegangsaan didampingi Staf IKI mendampingi Bunari & Wagiyem dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Perjalanan Terjal Wagiyem Berburu Dokumen Kependudukan
Muhaimin: TKI Wajib Memiliki Akta Kelahiran

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).