Merebaknya virus corona 19 telah menyebabkan berbagai layanan publik harus melakukan penyesuaian, demikian juga dengan pelayanan di bidang keimigrasian.
Hariyanto Arbi menghabiskan malam dengan berbincang-bincang. Lawan bicaranya di kamar itu adalah Tong Sin Fu. Banyak yang dibicarakan malam itu, namun yang paling utama adalah soal masa depan Tong Sin Fu.
Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu anak lahir di Malaysia tanpa bisa memiliki kewarganegaraan. Banyak di antara mereka adalah keturunan tenaga kerja Indonesia. Padahal salah seorang dari orang tua mereka merupakan warga negara Malaysia yang semestinya dapat menjadi patokan status anak-anak tersebut.
Semakin meningkatnya kebutuhan dalam pembuatan Administrasi Kependudukan (Adminduk) baik dalam kepengurusan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang berencana akan meluncurkan aplikasi pelayanan ektra cepat dengan menggunakan sistem online atau sistem berbasis elektronik, hal i
Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengoperasikan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang bisa cetak 23 jenis dokumen kependudukan termasuk e-KTP.
Administrasi kependudukan mulai diatur pada tingkat undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah mengalami 1 kali amandemen pada tahun 2013. Namun perkembangan teknologi yang demikian pesat di era disrupsi ini menuntut juga adanya perubahan cepat terhadap berbagai regulasi di bidang kependudukan.
Kebiasaan saya yang senang menulis tatkala berada di atas pesawat maupun saat ada di dalam mode transportasi lain yang “memaksa” saya untuk duduk manis, kali ini terpikirkan pula untuk menulis terutama bagi teman-teman yang satu suku dengan saya dan senasib sejak kecil selalu di “Cino-Cino kan” di masyarakat.
Mencermati kehidupan kewarganegaraan kita dewasa ini, kita jadi teringat sosok Bung Hatta, yang pernah mengeluarkan “Haluan Politik 1 November 1945”. Haluan politik ini merupakan (semacam) GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dalam bidang nation building yang pertama di negeri ini. Haluan Politik itu kemudian lebih dikenal dengan Manifesto Politik Bung Hatta.