Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Workshop Demokrasi Inklusif: Membangun Tanpa Meninggalkan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah bukti komitmen dan kerangka regulasi pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpres ini adalah panduan dalam menerjemahkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati.

Indonesia mulai mengimplementasikan SDGs pada tahun 2016 dan sehingga saat ini adalah tahun ketiga, namun kerangka regulasi di atas belum menjadi panduan utama bagi berbagai pemangku kepentingan. Khususnya pada tujuan 16: menguatkan masyarakat inklusif dan damai untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Tahun 2019 ini pemerintah melalui Bappenas melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Momentum ini sangat penting untuk dapat mempertajam perencanaan ke depan dalam
mewujudkan masyarakat inklusif sebagaimana tujuan 16 SDGs. Sehingga pembangunan benar-benar dapat dirasakan seluruh warganegara tanpa pembedaan berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, pandangan politik dan lain sebagainya, singkatnya pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun.

Guna mencapai terwujudnya pembangunan tanpa meninggalkan siapa pun, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau biasa dikenal dengan Kemitraan pada Kamis, 11 April 2019 di Jakarta mengadakan konsolidasi organisasi masyarakat sipil, pengurus partai politik, dan calon anggota legislatif guna mendorong usulan perubahan kebijakan melalui RPJMN 2020-2024.

Kegiatan bertajuk Demokrasi Inklusif: Membangun tanpa Meninggalkan ini diselenggarakan atas kerjasama Kemitraan dengan Program Peduli dan Institute for Multiparty Democracy. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi persoalan dan peluang serta usulan perubahan dalam tujuan 16.2, 16.7 dan 16.10 SDGs.

Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru hadir dan membuka acara dengan pidato kunci dari Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas). Sesi I Workshop ditampilkan 3 narasumber yaitu Alexander Mering (Kemitraan) yang menyampaikan tentang Akses Masyarakat Adat Terpencil dan Terpinggirkan terhadap Pelayanan Publik, Bahrul Fuad (The Asia Foundation) memaparkan tentang Disabiltas, dan Ade Wahyudin dari LBH Pers menyampaikan tentang Akses Informasi Publik dan Hak atas Penghapusan Informasi di Indonesia, serta Huriyah dari Puskapol UI tentang Representasi Perempuan dalam Politik di Indonesia. Sementara Sesi II ditampilkan Ilham Saputra (Komisioner KPU), Wahidin Sulai (Kemitraan) dan Veri Zunaedi (Praktisi Hukum). (esaIKI)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.