Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

WNI Tionghoa yang "undocumented" jumlahnya tak terdata

Undocumented WNI harus segera diberi dokumen catatan sipil
Jakarta (ANTARA News) - Saat ini tidak ada data resmi mengenai WNI Tionghoa yang  belum memiliki dokumen.



"Saat ini tidak ada data resmi atau akurat mengenai WNI etnis Tionghoa yang lahir turun temurun di Indonesia namun belum terlayani sebagai WNI," kata Ketua III Institut Kewarganegaraan Indonesia Saifullah Ma'Shum di Jakarta, Kamis.



Dalam wawancara dengan Antaranews, Saifullah mengemukakan IKI mengasumsikan ada 100 ribu warga Tionghoa yang lahir dan turun temurun di Indonesia namun belum dilayani sebagai WNI.



Angka 100 ribu orang tersebut menurut IKI mengacu pada jumlah data pemerintah tahun 1995.



Menteri Dalam Negeri dalam surat kepada presiden pada 21 Juni 1995 melaporkan hasil Pendataan Penduduk (Pemukim) Orang Asing Cina di Indonesia sebanyak 208.820 orang.



Sebanyak 116.470 di antaranya mendapat empat surat untuk pewarganegaraan namun program tersebut waktunya terbatas sehingga sisa pemukim pada 1995 sebanyak 92.350 orang.



IKI mengasumsikan, jika kelahiran dan kematian mengikuti data BPS, maka pada tahun 2014 terdapat sekitar 100 ribu orang keturunan Tionghoa yang status kewarganegaraannya masih bermasalah.



Menurut  Saifullah, selama ini warga tersebut belum terlayani dokumen kependudukannya karena pemahaman petugas belum tuntas mengenai masalah kewarganegaraan dan kependudukan, sehingga mereka belum dilayani.



"Banyak yang memilih untuk 'sembunyi'. Mereka mungkin punya KTP namun asli-tapi-palsu. Mereka tidak akan terdata di KTP elektronik, belum lagi keturunan mereka menghadapi masalah serupa," katanya.



Lebih lanjut Saifullah mengemukakan kondisi ini menjadikan orang-orang  tersebut rentan menjadi sasaran pemerasan oknum.



Keturunan Tionghoa menurut dia cenderung dianggap asing karena politik pecah belah zaman penjajahan Belanda yaitu penggolongan penduduk dan diterapkannya  staatsblad yang berbeda untuk setiap golongan. 



"Staatsblad tidak ada hubungan dengan masalah kewarganegaraan. Namun karena bias pemahaman petugas, maka seolah-olah Staatsblad digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang," katanya.



IKI mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa orang-orang yang menenuhi kriteria seperti lahir dan turun-temurun di Indonesia, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan tidak pernah memiliki paspor asing, sesungguhnya adalah WNI sehingga berhak dilayani dalam administrasi kependudukannya.



Lebih lanjut IKI mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi  kepada seluruh jajaran administrasi kependudukan sampai ke tingkat RT untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang dengan kriteria di atas sebagai WNI.



"Untuk mencegah masuknya orang asing dalam program ini, maka dibuat surat pernyataan dengan dua orang saksi WNI, dan Surat Pernyataan Domisili yang diketahui RT, RW, dan Lurah." kata Saifullah. 

COPYRIGHT © ANTARA 2014

 
 
Kamis, 20 November 2014

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).