Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Warga Pun Terpaksa Menempuh “Jalan Tol”

Tuntutan Pelayanan Birokrasi

Seorang ibu buruh cuci dari Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, memberikan pengakuan menyentuh. Demi mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya, dia harus mengutang kepada tetangganya, Rp 200.000. hal serupa dilakukan salah satu earga deda Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

“Untuk mendapatkan akta kelahiran, masih harus melewati ‘jalan tol’. Supaya cepat didapat harus membayar uang terlebih dahulu kepada oknum kantor kelurahan atau kecamatan,” kata Kicong, pengurus RT 003 RW 005, Desa Mekarsari, di Tangerang, Senin (22/6).

Kicong dipasrahi warganya, Hendra Gunawan (33), untuk membantu mengurus pembuatan akta kelahiran bagi kedua anaknya, Merlinda Gunawan (5 tahun) dan Keylin Clarissa Gunawan (1 bulan). Bukannya mendapat jalan yang mudah, Kicong justru dihadapkan pada “jalan tol” alias membayar oknum petugas demi menunaikan lewajiban sebagai pengurus RT.

“Saya diminta membayar Rp 200.000. saya sampaikan kepada warga dan saya sendiri yang kemudian diserahi untuk membayarkan uang itu,” katanya

Kicong berhasil mendapatkan kartu keluarga bagi Hendra Gunawan, warganya.

Pengalaman Kicong, Hendra, dan banyak warga lain di Indonesia memperlihatkan hilangnya akses administrasi kependudukan, terutama bagi warga miskin. Ini menjadi perhatian serius Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), organisasi sosial yang dibentuk tahun 2006. Lembaga ini mencoba membantu pemerintah untuk memenuhi dokumen kependudukan bagi warga. IKI membangun jaringan relawan di berbagai wilayah di Indonesia untuk membantu warga miskin dalam memiliki akta kelahiran.

Di Indonesia, sesuai perkiraan Unicef, organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menangani persoalan anak, kepemilikan aktak kelahiran pada anak usia di bawah satu tahun hanya 51 persen dari total jumlah anak usia itu.

Menurut peneliti senior IKI, Prasetiadji, Indonesia menempati peringkat kedua dari bawah, setelah Timor Leste, dalam hal registrasi kependudukan anak di bawah 5 tahun. Registrasi di negri ini hanya mencapai 66 persen, smentara Timor Leste mencapai 55 persen.

Sebagai bandingan, di Thailand, registrasi kependudukan anak di bawah 5 tahun mencapai 100 persen. Di Vietnam mencapai 95 persen, sedangkan di Filipina 80 persen dan Laos 75 persen. Tentu, inin fakta yang memprihatinkan bagi kita.

 

NIK tidak ditemukan

Meri Susana (34), warga Desa Cijantra, Kabupaten Tangerang, pekan lalu, mengaku telah mengajukan berkas permohonan akta kelahiran ke Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Namun, berkas pengajuan tersebut dikembalikan. Alasannya, nimor induk kependudukan (NIK)-nya di kartu  keluarga tidak ditemukan di dalam sistem komputer.

 “Saya diminta mengurus kembali lewat petugas kelurahan. Oleh oknum kantor keluraha, saya disuruh membayar Rp 200.000 untuk menimbulkan NIK,” katanya.

Sebagai buruh cuci, Meri tidak punya uang sebanyak itu. Ia pun terpaksa mengutang kepada tetangganya.

Dua bulan lalu, Meri akhirnya mendapatkan NIK di kartu keluarganya. Kini, ia menunggu hasil pengajuan akta kelahiran bagi anaknya. Cerita dari Kicong, pengurus RT, lebih panjang lagi.

Bukannya mendapat jalan yang mudah, Kicong justru dihadapkan pada “jalan tol” alias membayaronum petugas demi menunaikan kewajiban sebagai pengurus RT.

Pembayaram Rp 200.000 ternyata hanya unutk mendapatkan kartu keluarga bagi warganya., Hendra Gunawan, yang ingin memdapatkan akta kelahiran bagi kedua anaknya.

Untuk mengurus akta kelahiran tersebut, masih dipersyaratkan adanya ijazah pendidikan yang dilegalisasi dan akya perkawinan. Semua syarat itu tidak bisa dipenuhi Hendra. Untuk mengganti akta perkawinan, dibuatlah surat keterangan perkawinan secara adat yang diketahui ketua RT dan RW serta kelurahan.

Menurut Prasetyadji, Pemerintah Kota Tangerang membuat aturan khusus mengenai prasyarat kepemilikan akta kelahiran tersebut. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Ketentuan lin, keterlambatan pengurusan akta kelahiran selama enam bulan setelah kelahirn dikenai denda sebesar Rp 50.000,” kata Prasetyadji.

 

Banyak Kasus

Meri dan Kicong hanya segelintir dari ribuan, bahkan mungkin jutaan, warga Indonesia yang masih harus bergelut dengan peliknya urusan mendapatkan akta kelahiran sebagai hak dasar kependudukan. Birokrasi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo rupanya masih belum benar – benar siap menjadi pelayan public, terutama warga kurang mampu.

Sekretaris Jenderal IKI Indradi Kusuma mengataka, Indonesai secara legal telah memasuki era baru dalam administrasi kependudukan dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahunh 2006 tentang Adminisitrasi Kependudukan. Ada keinginan untuk mengefektifkan pelayanan administrasi kependudkan dan menjamin akurasi data kepedudukan dan ketunggulan  NIK.

Semangat itu patut dihargai. Selanjutnya, kita menunggu kehadiran Negara dalam melayani warga, termasuk warga miskin. (NAWA TUNGGAL)

Sumber: KOMPAS, 25 Juni 2015

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).