Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

URGEN: Penyesuaian Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk

Suasana Diskusi Terbatas IKI Jumat 13 Februari 2015

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang banyak mengandung berbagai ketentuan yang cukup maju serta memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu perubahan yang mendasar adalah perubahan stelsel aktif dari sisi penduduk ke sisi pemerintah, sehingga akta kelahiran dan berbagai dokumen kependudukan dan catatan sipil lainnya saat ini merupakan hak setiap penduduk yang menjadi kewajiban bagi pemerintah. Selain itu asas peristiwa untuk kelahiran juga dilengkapi dengan ketentuan bahwa pencatatan kelahiran dapat dilaksanakan di domisili, sehingga memudahkan bagi penduduk.

Merespon perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan menghimpun berbagai temuan lapangan dari berbagai LSM dan juga birokrat di bidang Administrasi Kependudukan terkait perubahan tersebut, IKI mengadakan Diskusi Terbatas Jumat (13/2) dengan menghadirkan Direktur Catatan Sipil Bapak Amin Pulungan, beserta jajaran Kepala Bidang kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian, perwakilan dari KPAI, Puskapa UI, Konsorsium Catatan Sipil dan Plan International Indonesia. Diskusi yang berlangsung hangat tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa perubahan UU Adminduk membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai peraturan pelaksanaannya baik PP, Perpres ataupun Permen agar sejalan dengan semangat perubahan dalam UU No. 24 Tahun 2013. Pelaporan kematian misalnya, berdasarkan UU Adminduk Perubahan adalah kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian di wilayah kerjanya. Hal ini adalah wujud stelsel aktif di tangan negara, namun berbagai peraturan pelaksanaan UU sebelumnya tentu belum mengatur mengenai hal ini.

Clara dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (Puskapa) UI juga mempertanyakan prosedur penerbitan akta kelahiran dalam kaitannya dengan Kartu Keluarga. “Logikanya penambahan anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga dilaksanakan setelah ada akta kelahiran, namun dalam praktiknya penduduk diminta mengurus KK terlebih dahulu. Ini agak janggal menurut saya karena seharusnya akta kelahiran dulu” ujarnya. Namun di beberapa daerah sesungguhnya sudah ada yang mengambil kebijakan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga secara bersamaan. Persoalan lain diungkapkan Saifulah Mashum Ketua III IKI mengenai denda keterlambatan kelahiran yang juga seharusnya disesuaikan dengan perubahan stelsel, “Pertanyaan kami, prioritas pemerintah saat ini apakah mewujudkan tertib administrasi kependudukan atau mendapatkan penghasilan melalui denda? Jika prioritasnya yang pertama maka denda seharusnya dihapus saja karena banyak penduduk yang mengurungkan niat mengurus akta kelahiran dirinya yang memang sudah berusia dewasa dan berarti terlambat melaporkan kelahiran dirinya atau anggota keluarganya”

Persoalan lain diungkapkan Eddy Setiawan salah seorang peneliti IKI bahwa perlu dipikirkan status kependudukan WNI yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk di luar negeri dengan perubahan ketentuan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk menjadi seumur hidup untuk semua usia. Sementara perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati mengungkapkan adanya kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi TKI sehingga kasus kependudukannya hilang, namun di tengah-tengah masa kerjanya ia mengandung dan akhirnya pulang ke Indonesia untuk melahirkan saja, selanjutnya ia berangkat kembali bekerja ke luar negeri. “Harus ada pengaturan dalam peraturan pelaksanaan bagaimana jika WNI bukan penduduk melahirkan di Indonesia, karena KPAI menemukan kasus ini dan belum ada penyelesaian yang tuntas” ujar Rita.

Pada kesempatan tersebut, Rebeka Haning dari Plan International juga membagi pengalamannya saat melakukan pendampingan bagi anak-anak jalanan dan panti asuhan, dimana terdapat kendala dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian, terutama masalah format BAP yang hanya ada satu jenis yang pada umumnya digunakan untuk kasus kriminal.  “Sesungguhnya perlu penyesuaian format agar tidak sama dengan kriminal, tapi kepolisian juga terkendala aturan sehingga perlu dipikirkan bersama agar BAP sebagaimana disyaratkan UU Adminduk dapat dipenuhi oleh kepolisian dengan format tersendiri dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait kepolisian”

Diskusi yang dimoderatori langsung Ketua Umum IKI yaitu Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si tersebut juga dilengkapi dengan pendapat dari Ibu Lies Sugondo, pemaparan Bapak Amin Pulungan dan argumentasi dari para peserta baik yang saling menguatkan maupun untuk mengkritisi pendapat satu dengan yang lain. Pada akhir diskusi disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sector di bidang administrasi kependudukan perlu segera melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kesulitan di tingkat operasional. @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).