Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Target Perekaman Data E-KTP Tertunda: Warga Tak Dapat Sanksi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan pelayanan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik tetap tersedia setelah tanggal 30 September 2016. Tidak ada sanksi bagi warga yang belum melakukan perekaman hingga tanggal tersebut.

"Tanggal (30 September) tersebut bukan deadline dan tidak ada sanksi bagi warga yang belum merekam," ucap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai bertemu dengan Ombudsman RI, Kamis (1/9), di Jakarta.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga 30 Agustus 2016, sudah ada 159.946.850 orang yang melakukan perekaman data kependudukan untuk pembuatan e-KTP. Namun, masih ada 22.641.644 orang yang belum melakukan perekaman.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, bagi warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan hingga 30 September 2016, data penduduknya akan dinonaktifkan atau diblok.

Akibatnya, warga akan kesulitan mengakses layanan publik yang berbasis nomor induk kependudukan, seperti layanan kesehatan BPJS, pendaftaran kartu perdana telepon seluler, pembuatan surat izin mengemudi, serta surat izin usaha ataupun izin perkapalan (Kompas, 19/8).

Menurut Tjahjo, batas 30 September tersebut hanya untuk kepentingan internal Kemendagri. "Kami jadi dapat memilah mana warga negara yang datanya masih ganda, siapa yang belum merekam, dan sebagainya. Target kami, pertengahan 2017 semua warga sudah merekam (data untuk) KTP elektronik," katanya.

content

Pengadaan berkurang

Tjahjo mengatakan, pemangkasan anggaran kementerian/lembaga yang kini dilakukan pemerintah akan mengurangi pengadaan blangko e-KTP. Dia mencontohkan, pada Oktober 2016 semestinya bisa diadakan 6 juta blangko e-KTP, tetapi dikurangi menjadi 4,8 juta blangko.

Namun, ia menyatakan, secara prinsip tidak ada gangguan pada pengerjaan e-KTP. Anggaran akan disesuaikan. Kekurangan anggaran akan diajukan pada tahun anggaran 2017.

Pada 2017, lanjutnya, Kemendagri akan mengajukan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk pengadaan server di lebih dari 6.000 kecamatan di Indonesia. Dengan adanya server di setiap kecamatan, verifikasi data penduduk saat perekaman bisa langsung dilakukan.

Saat ini, server umumnya hanya ada di dinas kabupaten/kota. Akibatnya, data penduduk yang direkam di kecamatan harus dikirim ke dinas kependudukan kabupaten/kota untuk diverifikasi. Pencetakan e-KTP juga dilakukan di dinas kependudukan kabupaten/kota.

Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menilai, kepala daerah menentukan kesuksesan program perekaman data kependudukan. Aparat daerah diharapkan proaktif memperbaiki pelayanan dan mendatangi masyarakat untuk proses perekaman. "Kepala daerah dipilih oleh masyarakat dan menjadi pemegang mandat di daerahnya sehingga kepedulian mereka akan dinilai oleh masyarakat," ucapnya.

Di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ditemukan kasus ketidaksesuaian data identitas dengan cip di e-KTP. Akibatnya, e-KTP milik Thertia Maulidya, warga Kecamatan Talun, tidak terbaca oleh sistem bank.

"Kami sedang menangani laporan tersebut. Jika masyarakat mendapatkan kendala terkait KTP elektronik, silakan melapor," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon M Syafrudin. Ia menduga kasus e-KTP milik Thertia ini terjadi karena ada kesalahan saat pencetakan data warga dengan blangko e-KTP.

(INA/C08/IKI)

______________________________________________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 September 2016, di halaman 2 dengan judul "Warga Tak Dapat Sanksi".

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).