Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Surat Keputusan WNI Arcandra Tahar Digugat di PTUN Jakarta

Sekelompok Aktivis yang menamakan dirinya Tim Advokasi Kewarganegaraan Indonesia menggugat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laloly, yang menerbitkan surat keputusan (SK) kepemilikan warga negara Indonesia bagi Arcandra Tahar. "SK itu cacat hukum dan melanggar undang-undang," kata penggugat Nasrul S. Dongaran saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.

Nasrul mengatakan Menteri Yasonna menerbitkan SK dengan nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Arcandra. SK tersebut dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Arcandra dianggap lalai terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai WNI.

Syarat krusial yakni, Arcandra harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Sementara diketahui, Arcandra telah lama tinggal di Amerika Serikat. Dari catatan Nasrul, Arcandra telah mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada Maret 2012.

Hal inilah, kata Nasrul, yang memutus status WNI Arcandra, karena dia telah menjadi WNA Amerika Serikat. Belakangan Arcandra mengurus pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat. Kemudian Yasonna mengeluarkan surat keputusan bahwa Arcandra sudah kembali menjadi WNI.

Menteri Yasonna juga dianggap melanggar asas hukum pemerintahan. Hari ini, Nasrul membawa sejumlah barang bukti ke PTUN Jakarta. Satu di antaranya adalah SK Kemenkumham dan salinan paspor Amerika Serikat milik Arcandra. Bukti itu dianggap cukup kuat untuk disidangkan di pengadilan.

Dia berharap, hakim di PTUN Jakarta dapat mencabut SK yang dikeluarkan Kemenkumham. Karena keputusan itu telah melanggar undang-undang. Setelah ini, Nasrul dan tim kuasa hukumnya akan menggugat beberapa produk hukum yang sempat dikeluarkan oleh Arcandra saat menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Arcandra menjabat sebagai menteri selama kurang-lebih 20 hari. Nasrul mencurigai latar belakang kebijakan Arcandra yang menyetujui izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia.

AVIT HIDAYAT - Tempo.co (Kamis, 06 Oktober 2016 | 16:00 WIB)
----------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/06/078810120/surat-keputusan...

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).