Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Berita

Untuk kedua kalinya Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) memfasilitasi perkawinan massal 70 pasang dan 603 dokumen kependudukan warga Tionghoa Kabupaten Sambas.

Kab Tangerang (IKI) : Pada hari Kamis Pon, tanggal 27 Juni 2019 pukul 13:30 dilaksanakan pencatatan perkawinan massal 17 pasang warga CinBen (china benteng) yang digagas dan difasilitasi oleh Ibstitut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), sebuah organisasi kemasyarakat yang didirikan oleh mantan panja dan pansus RUU Kewarganegaraan dan RUU Administrasi Kependudukan, yang saat ini diketuai oleh Rikar

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deliserdang, Gustur menyerahkan KK dan KTP baru milik penghayat kepercayaan Parmalim kepada staf Aliansi Sumut Bersatu (ASB) beberapa waktu lalu. - sumber: Tribun Medan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deliserdang terus mengakomodir hak-hak identitas dari warga yang menjadi penghayat kepercayaan Parmalim. Beberapa warga pun sudah melakukan pergantian identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun di Kartu Keluarga (KK)-nya.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerin Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pemerintah sedang fokus untuk menerapkan sistem identitas tunggal di berbagai sektor. Sistem ini nantinya menggunakan nomor induk kependudukan yang tercantum KTP elektronik.

Kadisdukcapil H Dedi Budiawan didampingi Kasi Indana, dan Ketua II IKI KH Saifullah Ma’shum, serta Sekretaris Umum IKI Albertus Pratomo menyerahkan akta kelahiran kepada Nurkholik Ketua Yayasan Himatra Indonesia Sejahter

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) membantu memfasilitas penerbitan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat disabilitas kota Tangerang Selatan.

Operator Disdukcapil membuka layanan cetak langsung akta kelahiran di wihara

Wihara Windu Paramita (Hok Tek Tjeng Sin Bio) terletak di ujung kabupaten Bogor yang berbatasan dengan kabupaten Tangerang. Tepatnya di Kampung Ciresek Rt 002/005 Desa Jagabaya, Kec Parung Panjang, Kab Bogor.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah bukti komitmen dan kerangka regulasi pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpres ini adalah panduan dalam menerjemahkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati.

4 orang paralegal binaan LBH APIK berbagi kisah mereka

Asosiasi LBH APIK pada Selasa, 9 April 2019 mengadakan diseminasi Apik Gender Justice Index disingkat AGJI. LBH APIK merupakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan, suatu organisasi yang didirikan oleh 7 pengacara perempuan pada 1995 di Jakarta.

Pages

Berita

Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
Saatnya Disdukcapil di Daerah Menyediakan Anjungan Dukcapil Mandiri
IKI dan DISDUKCAPIL Yanling di SOSPAM Kota Cilegon
Kasatpel Capil Kel. Pegangsaan didampingi Staf IKI mendampingi Bunari & Wagiyem dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Perjalanan Terjal Wagiyem Berburu Dokumen Kependudukan
Muhaimin: TKI Wajib Memiliki Akta Kelahiran