Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Berita

Counter Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Purwakarta

Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak hanya 90 KM dari DKI Jakarta, dan memiliki keunikan tersendiri mulai dari nuansa seni budaya yang demikian kental mewarnai lanskapnya, hingga program keliling desa yang dicanangkan Kang Dedi sang bupati untuk menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Bicaranya lembut tapi tegas dan sistematis, demikianlah cara bertutur Dedi Mulyadi yang telah memimpin Kabupaten Purwakarta selama 2 periode. Pria kelahiran Sukadaya 11 April 1971 tersebut merupakan satu dari sedikit pemimpin daerah yang telah berhasil menciptakan pelayanan publik yang baik, merakyat dan berhasil mengelola anggaran yang minim secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Sosialisasi akta kelahiran di Banyumas

Sejak bekerjasama dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), masyarakat semakin sadar akan pentingnya akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Capil juga membuat program ‘jemput bola’ dengan melakukan pelayanan pembuatan akta kelahiran di kecamatan. Dengan program tersebut, sejak awal tahun hingga November 2013, Disdukcapil sudah menerbitkan lebih dari 40 ribu akta kelahiran.

Sosialisasi akta kelahiran di Kabupaten Banyumas

Akta kelahiran merupakan identitas yang sangat penting sebagai dasar pembuatan dokumen kependudukan maupun keperluan administratif lain. Demikian dikatakan ketua umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam sosialisasi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Banyumas, Kamis 7 November 2013.

Suwandy Sihotang sedang menyampaikan gagasannya

IKI-JAKARTA. Kejadian ini aneh tetapi nyata dan sangat memprihatinkan. Banyak orang Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mengurus kewarganegaraannya, terutama di wilayah perbatasan. “Orang di perbatasan banyak yang kehilangan kewarganegaraan.

Tampak Sylvia Butt dari Indome for Pakistan sedang mengikuti diskusi

IKI-JAKARTA. Perempuan WNI yang bersuamikan WN Pakistan mengeluhkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan pihak Imigrasi. Suaminya sulit masuk ke Indonesia karena pemeriksaan yang sangat ketat oleh Imigrasi.

Kiri-Kanan: Eddy Setiawan, Yunita, Chandra, Prasetyadji, Cellica Nurrachadiana, Saifullah Ma'shum dan Isyanto

IKI – JAKARTA: Audiensi IKI dengan Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana berlangsung penuh kehangatan dan jauh dari kesan formalitas yang kaku, bahkan diskusi berlangsung sangat egaliter dan renyah.  Dr Cellica mengungkapkan beberapa program terkait Akta Kelahiran yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karawang serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Studi banding juga telah dilakukan ke daerah sekitar yang memiliki program yang maju seperti Kabupaten Purwakarta, namun Bupati yang berlatar belakang dokter ini mengungkapkan ia tidak bisa serta merta menyerap mentah-mentah program di daerah lain karena harus disesuaikan dengan karakteristik khas Kabupaten Karawang.

Wakil Bupati Karawang sedang mengamati Poster Kampanye Akta Kelahiran dari IKI

Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyatakan ketertarikannya pada konsep kampanye akta kelahiran yang telah dibuat oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah karena konsep kampanye sangat interaktif dan menghibur sehingga mudah menarik perhatian masyarakat dan gampang dipahami. Hal ini terungkap dalam audiensi pengurus IKI dengan Wakil Bupati termuda tersebut Selasa, 8 Oktober 2013.

Suasana Audiensi Pengurus IKI dengan Wakil Bupari Karawang, 8-Okt-2013

Di era otonomi daerah saat ini, kepala daerah memegang peranan sangat penting dalam menentukan berbagai kebijakan terkait berbagai urusan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dan Indradi Kusuma Sekretaris Umum IKI membuka Diskusi Terbatas

IKI-JAKARTA. Sejak disahkannya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006 lalu, berarti sudah selama 7 tahun lebih UU tersebut berlaku, dan sesungguhnya tidak perlu lagi muncul pertanyaan dari aparatur penyelenggara negara yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang lain diluar KTP dan akta kelahiran ketika mengurus dokumen kewarganegaraan atau kependudukan. Masih kerap muncul kasus keharusan bagi sebagian Saudara-saudara kita untuk menunjukkan SBKRI. Padahal sejak adanya UU Kewarganegaraan, maka SBKRI sudah tidak diperlukan lagi. Demikian diungkapkan Ketua Umum IKI Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar Diskusi Terbatas “Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Hak-hak Kewarganegaraan dan Kependudukan” bertempat di Wisma Indocement, Kamis (3/10) lalu.

Pages

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri