Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Revisi UU Adminduk Gratiskan, Semua Biaya

JAKARTA – Hasil revisi Undang-undang administrasi kependudukan (Adminduk) No. 23 Tahun 2006, menuai banyak pujian. Revisi undang-undang itu dinilai sangat pro-rakyat. Karena membebaskan semua beban administrasi pada segala dokumen kependudukan. Sekretaris Institute Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Indradi Kusuma mengatakan terobosan regulasi yang dilakukan DPR RI melalui revisi UU Adminduk itu sangatlah tepat.

Warga tak sepatunya dibeban segala biaya administrasi dalam pembuatan dokumen kependudukan. "Ini sudah jamannya bebas biaya bagi pemenuhan hak publik. Dokumen kependudukan itu hak publik, maka tak perlu ada biaya apapun," ujar Indradi Kusuma dalam keterangan resminya di kantor IKI, Jakarta, Jumat (29/11).

Menurutnya revisi UU No.23 Tahun 2006 tersebut harus segera disebar luaskan. Pemerintah melalui berbagai lembaga terkaitnya perlu mensosialisasikan revisi UU tersebut. Agar publik dapat memahami secara lengkap. Tak cukup itu, sambung dia pemerintah pusat pun harus mengontrol semua kebijakan pemerintah daerah. Karena tak jarang banyak celah yang bisa dilakukan pemerntah daerah, agar menghindari pembebasan biaya dokumen kependudukan. "Sampai sekarang pun masih ada pemerintah daerah yang memungut biaya pembuatan akta lahir.

Padahal itu sudah lama dihapuskan," imbuhnya. Apalagi, tegas dia revisi UU Administrasi Kependudukan itu telah secara nyata menghapuskan semua biaya kependudukan. MUlai dari KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga dan lainnya yang berkaitan pada dokumen kependudukan. Dia berharap pemerintah dapat secara masif menyampaikan informasi ini. Sekaligus membekan sanksi bagi pemerintah daerah yang tetap melakukan pungutan dokuemn kependudukan.

Peneliti Institute Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Prasetyadji menambahkan revisi UU Adminduk itu memang terobosan luar biasa. Revisi itu telah menempatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang tepat. "Itu harus diikuti pelayanan yang baik. Misalkan kantor pelayanan Adminduk yang nyaman, modern dan cepat," imbuhnya.

Dia menyebutkan terdapat beberapa daerah yang patut dicontoh dalam pelayanan. Antara lain Purwakarta, Tangerang Selatan dan Banyumas. Ketiga daerah itu memiliki layanan yang baik jika dibandingkan daerah lain. (rko)

Sumber: www.indopos.co.id (Esa)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).