Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Respon Positif Stakeholder terhadap Perubahan UU Adminduk

Peserta Diskusi IKI

UU Administrasi Kependudukan telah disahkan 7 tahun yang lalu, dan telah mengalami perubahan pertama melalui Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi yakni penghapusan ketentuan sidang pengadilan bagi pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun. Perubahan kedua baru saja disahkan DPR RI pada tanggal 23 November 2013 lalu, terdiri dari 31 perubahan baik dalam bentuk perbaikan redaksional, hingga perubahan substansi yang memberikan arah baru menuju terciptanya tertib adminduk.

 

Guna merespon dan mengumpulkan berbagai perspektif terhadap perubahan yang terjadi pada UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengadakan diskusi terbatas yang dihadiri para pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah, organisasi masyarakat hingga media massa. “Tujuan diskusi ini diantaranya untuk memperoleh perspektif pemangku kepentingan mengenai persoalan kependudukan yang tersisa, mencari solusi atas setiap kasus secara komprehensif terkai perubahan UU Adminduk.” Jelas Ketua Umum IKI, Slamet Effendy Yusuf.

Diskusi yang diselenggarakan di Wisma Indocemen ini dihadiri Direktur Catatan Sipil Joko Mursito, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Aidir Amin Daud, perwakilan Imigrasi, dinas-dinas kependudukan DKI Jakarta dan sekitarnya, perkumpulan marga, PSMTI, Perca, KPAI, Jaker PAK dan lain-lain. Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Purwakarta dihadirkan untuk memberikan sharing mengenai praktik Adminduk di Purwakarta yang dinilai sudah baik dan sebagian bahkan telah sesuai dengan perubahan UU Adminduk.

Perubahan penting UU Adminduk disampaikan Direktur Capil Adminduk Kemdagri, yakni mulai dari perubahan stelsel aktif dari penduduk ke negara, pengurusan akta kelahiran meski tetap menggunakan asas peristiwa tapi dapat dilayani di domisili penduduk, peningkatan peran Kementerian Dalam Negeri, pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan seluruh dokumen kependudukan dengan ancaman pidana dan denda bagi pihak yang masih memungut, terbukanya peluang petugas registrasi di kelurahan dari luar PNS, hingga peraturan pelaksana yang hampir seluruhnya diturunkan ke tinkat peraturan menteri.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai perubahan fundamental yang terjadi dan berharap peraturan pelaksana dari UU ini segera terbit dan tidak ditunda-tunda, serta memastikan bahwa perda-perda yang masih mengatur tentang biaya untuk dokumen-dokumen kependudukan segera dihapus.” Tegas Slamet. Sementara Direktur Capil dalam diskusi menekankan bahwa Adminduk ada di gerbong kedua, dan bertugas mencatat jadi butuh kerjasama yang baik dari kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Agama dan lain-lain. “Stelsel aktif di negara ini harus dimaknai bahwa petugas harus memiliki data by name by address sehingga akan dapat membuat pemetaan guna membantu setiap penduduk melengkapi dokumen kependudukannya.”  Jelas Joko kepada peserta diskusi yang berlangsung selama 3 jam dengan moderator Eddy Setiawan,  peneliti IKI. (esa)

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).