Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Relawan IKI hadir di Kabupaten Blora

Audiensi dengan Disdukcapil Blora dan Pelatihan Dasar untuk Relawan Kab. Blora

Pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang terdiri dari pelayanan di bidang pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan merupakan salah satu faktor yang menjadi wajah pelayanan publik di setiap daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Pelayanan Adminduk demikian vital dan sangat dibutuhkan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan administrasi masyarakat sehari-hari, baik untuk keperluan pendidikan, jaminan
kesehatan, bekerja, menikah dan lain sebagainya. Institut Kewarganegaraan Indonesia yang telah menginjak usia 11 tahun, memiliki misi untuk mendampingi masyarakat dalam memperoleh pemenuhan atas haknya akan dokumen identitas hukum berupa akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga.

IKI selama ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota khususnya di Propinsi Banten, Jawa Barat, hingga Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, sesuai hasil Rapat Kerja Tahunan (2017) diputuskan untuk mengembangkan daerah kerjasama di wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan untuk saat ini difokuskan pada daerah Blora, Kudus, dan Tegal. Saat ini IKI telah membentuk relawan di Kabupaten Blora, dan telah dilaksanakan pelatihan dasar pada tanggal 8 Mei 2018 lalu.

Selain mengadakan pelatihan relawan yang diisi dengan materi dasar mengenai kependudukan dan pencatatan sipil, relawan IKI di Kabupaten Blora bersama Ketua IKI Saifullah Mashum dan peneliti utama yakni Eddy Setiawan dan Swandy Sihotang juga telah melaksanakan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Blora yang diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Bapak Riyanto beserta jajaran dinas kesehatan, dinas sosial, dinas informasi, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Blora menyambut baik dan hangat kehadiran IKI dan para relawan di Kantor Bupati Blora yang terletak tak jauh dari alun-alun Kabupaten Blora yang lokasinya sekitar 130 Km di sisi timur Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, Semarang. Memasuki Blora kita akan disambut dengan sebuah gapura bertuliskan semboyan daerah ini, yaitu MUSTIKA yang merupakan akronim dari Maju, Unggul, Sehat, Tertib, Indah Kontinyu dan Aman. Salah satu komoditas unggulan daerah ini adalah kayu jati, dan minyak bumi yang diproduksi di Blok Cepu
di bagian timur Blora.

Penduduk Blora berdasarkan sensus 2006 berjumlah 844.490 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan dan 295 kelurahan/desa, dengan jarak dari desa paling pinggir ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di pusat pemerintahan Kabupaten Blitar adalah sekitar 2 jam perjalanan. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penghambat bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah yang jauh untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukannya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora saat ini sejak disahkannya perubahan UU Adminduk 2013 lalu, sudah tidak mengenakan denda keterlambatan, namun warga dewasa atau berusia di atas 18 tahun memang masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran karena pada masa sebelum 2006 tidak ada kewajiban mengurus akta kelahiran.

Pembicaraan Pemkab Blora dan IKI mengarah pada kerjasama, khususnya terkait Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), di mana akan ditunjuk Kecamatan dan Kelurahan sadar Adminduk, dan ini memerlukan sosialisasi yang efektif dengan metode yang menarik, sehingga dapat mencapai target lahirnya desa-desa dan kecamatan yang sadar adminduk, mulai dari kepemilikan akta kelahiran, KTP, KK, akta perkawinan hingga akta kematian. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Blora juga berharap agar relawan IKI dapat benar-benar bekerja
mendampingi masyarakat, khususnya yang jauh dari kantor Disdukcapil, dan juga masyarakat adat Samin yang membutuhkan pendekatan khusus. Persoalan keamanan data juga mengemuka dalam perbincangan di tengah-tengah audiensi karena adanya beberapa kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat selama ini.

Sementara dalam pelatihan, para relawan diperkenalkan dengan istilah-istilah dasar Administrasi Kependudukan, persyaratan dan tata cara pengurusan dokumen kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Adminduk. Selain itu juga dijelaskan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), kebenaran data kelahiran maupun kebenaran pasangan suami isteri.

Setelah pelatihan dasar, para relawan diharapkan dapat mulai bergerak sambil meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang administrasi kependudukan, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh akta kelahiran, KTP dan KK. Saifullah Mashum selaku Ketua IKI, memberikan pesan khusus kepada para relawan Kabupaten Blora, agar dalam menjalankan peran sebagai relawan, benar-benar melayani masyarakat dari hati dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan institusi IKI. @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.