Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Pusingnya Relawan Urus KK Suami dengan Lima Istri

Ketua II IKI Saifullah Mahsum menyampaikan materi pelatihan untuk para relawan.

Maksud hati membantu warga mendapatkan dokumen kependudukan, apa daya urusan jadi ribet gegara warga tersebut memiliki lima orang istri.

Bisa dibayangkan pusingnya si Relawan.  Mengurus dokumen kependudukan, dalam hal ini Kartu Keluarga (KK), hanya dengan seorang istri saja belum tentu mudah, apalagi ini seorang suami dengan lima istri.

Cerita ribetnya mengurus dokumen kependudukan itu muncul dalam sesi tanya jawab antara Relawan IKI dari Mempawah, Kalimantan Barat, dengan pejabat Dinas Dukcapil Kota Singkawang, Jumat kemarin, di Hotel Sentosa Singkawang (30/8).

 

Sebanyak 30 orang Relawan IKI yang datang dari tujuh kabupaten dan Kota se Kalbar ini mengikuti pelatihan Relawan yang diselenggarakan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), sebelum mereka terjun ke tengah masyarakat untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan bagi warga di daerah masing-masing.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Sigkawang, Bambang, dengan hati-hati menjelaskan kasus yang dihadapi relawan tadi. “Harus diketahui terlebih dahulu dengan pasti, kelima istri itu berada dalam satu rumah yang berarti tercatat dalam satu KK, atau berpencar-pencar dalam beberapa KK?” kata Bambang. 

Menurut Bambang, jika kelima istri itu berada dalam satu rumah atau satu KK, maka dalam dokumen KK itu harus dituliskan status sang suami sebagai Kepala Keluarga, dan kelima nama istrinya itu dicantumkan dalam kolom nama, dan ditulis hubungan keluarga sebagai istri kesatu, istri kedua, dan seterusnya.

Jika dibuat dalam KK terpisah, si suami hanya boleh tercantum di satu KK saja sebagai kepala keluarga. Sememtara di KK yang lain nama istri (yang lain) lah yang menjadi kepala keluarga.

“Nggak boleh seorang suami minta dicantumkan sebagai kepala keluarga di lima KK yang berbeda,’’ tutur Bambang, disambut derai tawa peserta pelatihan.

Ini hanya salah satu contoh kasus yang dihadapi relawan IKI. Hal-hal unik seperti kasus di atas bakal ditemui para relawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini para relawan IKI dibekali sejumlah informasi penting terkait mekanisme, tata cara dan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

“Apa pun persolaan dan kasus yang dihadapi di lapangan, pada prinsipnya harus ada solusinya. Jangan sampai mandeg dan warga tidak bisa mendapatkan dokumen kependudukan yang menjadi haknya,’ ujar Saifullah Ma’shum, salah seorang ketua IKI.

Dalam sesi tanya jawab itu tergambar betapa banyak dan beragamnya persoalan yang dihadapi relawan dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan di wilayah Kalbar. 

Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, Kalbar agaknya juga menghadapi banyaknya warga yang tidak memiliki buku nikah, karena melangsungkan perkawinan hanya secara agama atau adat. Menurut Kasi Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Sambas, semestinya warga (yang nonmuslim) melapor dulu ke Capil sebelum melaksanakan pernikahan. 

“Tapi umumnya tidak begitu. Warga nikah dulu secara agama atau adat, baru setelah berlangsung sekian lama datang ke Capil untuk mencatatkan pernikahannya,” ujar Ny Halijah.(SM)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
Saatnya Disdukcapil di Daerah Menyediakan Anjungan Dukcapil Mandiri
IKI dan DISDUKCAPIL Yanling di SOSPAM Kota Cilegon
Kasatpel Capil Kel. Pegangsaan didampingi Staf IKI mendampingi Bunari & Wagiyem dalam pengurusan dokumen kependudukannya.
Perjalanan Terjal Wagiyem Berburu Dokumen Kependudukan
Muhaimin: TKI Wajib Memiliki Akta Kelahiran

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).