Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Persediaan Blangko KTP Elektronik di Kemendagri Habis

Meskipun pemerintah tengah berupaya mengejar penyelesaian perekaman data kependudukan, persediaan blangko KTP elektronik habis. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan kabupaten/kota setempat.

Saat ini, pemerintah masih memproses pengadaan 17 juta blangko KTP elektronik untuk memenuhi kebutuhan dinas kependudukan di daerah. Namun, untuk daerah yang masih memiliki persediaan blangko, pencetakan KTP elektronik bisa dilakukan.

"Blangko di pusat memang benar-benar habis, sedangkan di daerah kondisinya bervariasi, ada yang masih punya sedikit, ada juga yang sudah tidak mempunyai persediaan blangko," kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Selasa (5/10).

Kosongnya persediaan blangko KTP elektronik terjadi akibat pemotongan anggaran kementerian/lembaga dan dana transfer daerah jilid kedua awal Agustus lalu. Pengadaan blangko KTP elektronik pun tersendat. Proses lelang baru dilakukan setelah akhir pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani membolehkan blokir mandiri anggaran program KTP elektronik Kemendagri dibuka. Alokasi dana sekitar Rp 300 miliar digunakan untuk perawatan tahunan perangkat lunak dan pengadaan 17 juta blangko.

Hanya pengadaan blangko tak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Proses pengadaan blangko dengan nilai proyek Rp 245 miliar itu membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

Hal itu berpengaruh pada proses pencetakan KTP elektronik yang terganggu. Selama blangko tak ada, KTP elektronik tak bisa dicetak. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan surat keterangan yang menyatakan sudah merekam data kependudukan sebagai pengganti KTP elektronik sementara.

Surat keterangan itu, kata Zudan, berfungsi sama dengan KTP elektronik. Surat bisa digunakan untuk pendaftaran pemilih dalam pilkada, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pernikahan, dan kebutuhan lain. Hal ini pun ditegaskan dalam surat edaran yang disampaikan Mendagri kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota se-Indonesia tertanggal 29 September 2016. Format surat keterangan ini pun sudah ditetapkan. Jika warga tidak merasa memerlukan surat keterangan, kata Zudan, warga tidak perlu meminta surat keterangan.

Masih terkait proyek KTP elektronik yang berlangsung sejak 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dua pejabat Kemendagri, yaitu Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen dan Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Admindukcapil. Saat ini, Irman menjabat sebagai staf ahli Mendagri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Irman pun tak tampak lagi di kompleks Kemendagri. (INA)

Sumber: Kompas, 6 Oktober 2016 hal. 4

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).