Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk Harus Segera Disesuaikan

Saifulah Mashum Ketua III IKI menyampaikan sosialisasi akta kelahiran

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap individu dan juga pentingnya negara memiliki data base kependudukan yang valid dan terpercaya adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Akta kelahiran saat ini merupakan hak bagi setiap penduduk dan kewajiban dari pemerintah, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) adalah salah satu lembaga yang concern terhadap persoalan akta kelahiran, dan pada Kamis (26/3) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mengadakan Sosialisasi Akta Kelahiran kepada tokoh masyarakat Bekasi yang berasal dari berbagai latar belakang. Hadir saat sosialisasi perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI), tokoh agama Islam, Buddha, dan Hindu, mahasiswa dan pelajar.

 

Saifulah Mashum (Ketua III IKI), Oke Kusmahadi (Kepala Bagian Catatan Sipil) dan Ibu Yeyet Nurhayati (Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian) menjadi pemateri dalam acara yang diadakan di ruang serbaguna Disdukcapil Kota Bekasi. Antusiasme para peserta tampak pada sesi tanya jawab dimana banyak kompleksitas teknis yang terjadi di lapangan seperti kasus anak yang ditinggal di bidan oleh orang tak dikenal, anak jalanan tanpa identitas, orang usia lanjut yang tidak memiliki dokumen orangtuanya bahkan tidak ingat tanggal lahir dan berbagai variasi lainnya, ditanyakan peserta.

 

Saifulah Mashum menekankan bahwa secara prinsip saat ini perundang-umdangan mewajibkan pemerintah untuk berperan aktif agar seluruh warganegara Indonesia memiliki akta kelahiran, maka berbagai persoalan harus dicari solusi yang praktis agar tertib adminduk dapat segera diwujudkan. Sementara Kusmahadi dan Nurhayati menyatakan sepakat namun menambahkan bahwa

berbagai peraturan pelaksana dari UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus segera diterbitkan karena peraturan pelaksanaan yang ada belum selaras dengan perubahan UU Adminduk. "Kami berharap agar segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya, sehingga banyak persoalan teknis nisa diatasi karena perubahan UU Adminduk cukup signifikan" ujar Kusmahadi.

 

"IKI didirikan untuk mengawal implementasi UU Kewarganegaraan, UU Adminduk, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jadi kami mengajak semua pihak di Kota Bekasi untuk bersumbangsih membantu terwujudnya kepemilikan akta kelahiran 100%" tutup Mashum dengan tegas. Rancangan Nota Kesepahaman antara IKI dan Pemkot Bekasi mengenai hal ini juga sedang diproses dan diharapkan dapat ditanda tangani kedua pihak dalam waktu dekat. @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).