Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Menkumham: Ini Penting dan Harus Dituntaskan Penyelesaiannya

Menteri Hukum dan HAM (Kiri) tampak serius menyimak penjelasan dari Ketua Umum IKI

Persoalan kewarganegaraan bagi sebagian besar Warga Negara Indonesia tidaklah menjadi suatu momok yang menakutkan, namun bagi sebagian kecil orang-orang Indonesia yang hingga saaat ini menghadapi kendalam masalah kewarganegaraan, hal ini menjadi beban tersendiri baik dalam artian psikologis, maupun materi.

Institut Kewarganegaraan Indonesia, sejak tahun 2006 telah berusaha mengawal implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan RI untuk menuntaskan berbagai persoalan kewarganegaraan tersisa. Adapun kasus-kasus yang masih tersisa dapat dibagi dalam empat cluster yakni pertama orang-orang yang telah dikabulkan permohonan Pewarganegaraan berdasarkan Kepres 57 Tahun 1995 dan telah disumpah di pengadilan, namun belum mengembalikan dokumen keimigrasiannya. Kedua, orang-orang yang pernah mengajukan Pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No.57 Tahun 1995 namun tidak mendapat kejelasan sampai saat ini, apakah diterima atau ditolak. Ketiga, orang-orang yang telah menerima SK Presiden tentang Pewarganegaraan Republik Indonesia, namun tidak memiliki berita acara sumpah. Keempat, anak keturunan PP No. 10 Tahun 1959 saat ini ada yang terproses memiliki paspor RRT, padahal mereka lahir dan tinggal di Indonesia bahkan pada umumnya tergolong tidak mampu sehingga paspor yang tidak pernah dipakai ini hanya menjadi beban bagi pemegangnya.

Hal ini disampaikan Pengurus IKI saat beraudiensi dengan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly pada hari Rabu, 10 Desember 2014 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI. Menteri Hukum dan HAM RI mencatat permasalahan dan tawaran solusi yang disampaikan IKI yang dipimpin langsung Ketua Umum Slamet Effendy Yusuf, didampingi pengurus lainnya yakni Indradi Kusuma, Saifullah Mashum, Prasetyadji dan Eddy Setiawan. Sementara Menkumham didampingi oleh Dirjen AHU dan Direktur Tata Negara.

Menkumham menyatakan apa yang disampaikan IKI penting dan harus ditindaklanjuti agar persoalan ini bisa dituntaskan pada pemerintahan ini, Laoly menyarankan agar IKI juga berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan juga Menkopolhukam sehingga masalah ini dapat dibahas lebih dalam dan penyelesaiannya komprehensif. @esa

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).