Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

MENGABDI TAK KENAL HENTI, Perjuangan Mewujudkan WNI Tunggal

Tanggal 18 Mei 2017, telah diserahkan arsip statis Institut Kewarganegaraan Indonesia mengenai Kewarganegaraan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Peluncuran Buku “Mengabdi Tak Kenal Henti – Perjuangan Mewujudkan WNI Tunggal”.

Kegiatan ini digelar di Gedung Arsip Nasional, Jl Gajahmada, Jakarta, yang momentumnya berbarengan dengan Hari Arsip Nasional ke-46.

Bedah buku dipimpin oleh Budiman Tanuredjo (Pemimpin Redaksi Harian Kompas) dengan nara sumber Prof Hamid Awaluddin, Ph.D dan Dr Thung Ju Lan, dihadiri oleh 100 undangan dari berbagai kalangan, seperti Lambock V Nahattands, Letjen TNI (Purn) RR Simbolon, Prof Dr Djisman S Simandjuntak, Sumartono Hadinoto dari Solo, dan tokoh lainnya.

Berikut ringkasan dari buku MENGABDI TAK KENAL HENTI, Perjuangan Mewujudkan WNI Tunggal:

Kewarganegaraan merupakan isu yang sangat penting, karena merupakan salah satu prasyarat berdirinya sebuah negara. Tanpa Warganegara, wilayah dan pemerintahan, tidak ada negara. Indonesia sebagai negara modern baru terbentuk 17 Agustus 1945, atas kesepakatan beragam suku bangsa yang menempati wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga orang-orang Tionghoa, Arab, dan India yang sudah hidup turun temurun jauh sebelum berdirinya NKRI. Seluruh entitas inilah yang disebut penjajah Belanda sebagai Nederlands Onderdaan atau Kawula Belanda di Hindia Belanda, yang terdiri dari: Orang Eropa (Europeanen), Orang Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), Orang dengan Posisi dan Penghasilan Tertentu di Jawa dan Madura, dan Bumiputera Kristen di Jawa, Madura, Ambon, dan Minahasa.

Pembicaraan mengenai kewarganegaraan Indonesia dimulai di Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hingga nantinya disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. UU Kewarganegaraan pertama ini sesungguhnya sudah mengatur dengan sangat jelas, siapa yang menjadi WNI sejak 17 Agustus 1945, termasuk di dalamnya, orang-orang yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah NKRI, 5 tahun sebelum Proklamasi. Intinya, pada pendiri bangsa memasukkan seluruh “Kawula Belanda bukan Belanda” menjadi WNI. Namun untuk Orang Eropa diberlakukan stelsel aktif, dimana mereka harus mendaftarkan diri untuk menyatakan keinginannya menjadi WNI, sedangkan untuk Orang Tionghoa diberlakukan stelsel pasif, jadi tanpa perlu mendaftarkan diri sudah dianggap memilh menjadi WNI.

Kompleksitas persoalan muncul sebagai ekses dari Konferensi Meja Bundar 1949, Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT, Terbitnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan kedua), hingga tragedi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959. Faktor geopolitik pada masa perang ideologi antara Blok Timur dan Blok Barat, bom waktu politik pecah belah Belanda, turut menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kewarganegaraan pada orang-orang Tionghoa.

Pelaksanaan Perpres 10 yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Perjanjian Dwikewarganegaraan RI RRT, telah mengakibatkan diusirnya orang-orang Tionghoa dari perdesaan.  Padahal sebagian besar dari mereka berdasarkan ketentuan adalah WNI Tunggal, yang tidak memiliki kewarganegaraan ganda baik karena pekerjaannya sebagai petani, atau menjadi pemilih pada Pemilu 1955. Pasca Pemilu 1955, Indonesia mengalami masa yang penuh gejolak karena berbagai pemberontakan, dan ditengah-tengah kondisi demikianlah terbit Undang-Undang Kewarganegaraan kedua tahun 1958, yang masih bersandar pada UUDS 1950.

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G 30 S, yang diantaranya juga berdampak besar terhadap WNI Tionghoa di Indonesia karena adanya stigma sebagai orang asing, dan tuduhan terhadap organisasi Tionghoa seperti Baperki sebagai underbow Partai Komunis Indonesia. Situasi ini membuat sebagian besar orang Tionghoa berada dalam situasi yang sulit, apalagi kemudian penguasa Orde Baru menerbitkan berbagai kebijakan diskriminatif karena mempertahankan Undang-Undang Kewarganegaraan 1958.  Posisi orang-orang Tionghoa menjadi sulit karena dianggap asing, sehingga tidak memiliki kepastian status kewarganegaraan, padahal jika merujuk pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, maka UU Kewarganegaraan seharusnya kembali pada UU Kewarganegaraan pertama. Artinya, soal kewarganegaraan juga tuntas, dan tidak perlu ada keraguan terhadap status kewarganegaraan masyarakat Tionghoa.

Pasca 1965, meski situasinya sangat riskan dan sensitif tapi ada tokoh-tokoh senior Tionghoa seperti Njoo Han Siang, dan Lie Siong Tay (Susanta Lyman) yang tetap melakukan pertemuan-pertemuan termasuk dengan para pejabat, untuk mendiskusikan berbagai hal termasuk permasalahan kewarganegaraan. Sebagai seorang Sarjana Hukum lulusan Sekolah Hukum Chaoyang, Lie Siong Tay tampaknya dapat langsung menukik pada pokok persoalan yaitu kesetaraan antarwarga bangsa, tanpa kesetaraan sulit mewujudkan persatuan yang hakiki, tanpa persatuan, kemajuan bangsa sulit diwujudkan.

Susanta Lyman, terus bergerak bersama Njoo Han Siang dan kawan-kawan lainnya, mulai dari masa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Jaya, dimana Njoo diminta memberikan dukungan logistik untuk Opsus. Kedua sahabat ini hampir setiap hari bertemu di Jalan Kopi, di kantor Satya Djaya Raya milik Lie. Mereka juga melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Asisten Pribadi Presiden Suharto, yang kemudian menggagas diadakannya Penataran P4 Pengusaha Nasional sebagai forum untuk menyamakan platform antara pengusaha dan pejabat. Pada masa penataran inilah terbit Inpres 2 Tahun 1980 untuk menyelesaikan status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa, yang berhasil menerbitkan SBKRI sebanyak 496.030, selain itu para pengusaha juga memberikan bantuan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang hancur akibat gempa bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Pengusaha nasional peserta penataran akhirnya mendirikan sebuah yayasan, yang kemudian diberi nama oleh Bapak Suharto, Yayasan Prasetiya Mulya. Melalui Prasetiya Mulya para pengusaha selain melakukan pendampingan dan pemberian permodalan bagi pengusaha kecil dan koperasi, beasiswa, menyelenggarakan pendidikan manajemen, juga memberikan bantuan melalui Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Pewarganegaraan Pemukim Cina (TP4C), dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) untuk penyelesaian persoalan kewarganegaraan dan isu-isu diskriminasi. Kebijakan naturalisasi yang dipermudah melalui TP4C berhasil diselesaikan sebanyak 180.000 pemohon. Dalam TP4C para tokoh yang terlibat diantaranya adalah Liem Sioe Liong, Lie Siong Tay, Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Usman Admajaja dengan Ketua Pelaksana Osbert Lyman.

Kepedulian terhadap masalah kewarganegaraan ini diteruskan hingga kini melalui Institut Kewarganegaraan Indonesia, sebuah organisasi sosial yang peduli terhadap persoalan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan melakukan pendampingan akta kelahiran, karena akta adalah dokumen negara pertama yang memuat status kewarganegaraan.

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).