Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Menemukan, Mencatat dan Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia

Bappenas bekerjasama dengan Kompak dan Puskapa UI mengadakan diseminasi setelah mengadakan penelitian terkait sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (CRVS-Civil Registration and Vital Statistis). Bertempat di Hotel Aryaduta, 28 Juli 2016 dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

Latar Belakang pelaksanaan kajian adalah prioritas pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, mengatasi kerentanan, dan mencegah orang jatuh ke dalam kemiskinan sepanjang siklus hidup. Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan salah satu strategi utama adalah memperbaiki akses layanan dasar terkait Identitas Hukum, Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, dan Infrastruktur.

Instrumen CRVS akan Memperbaiki akses dan meningkatkan kualitas layanan dasar hanya dapat didasarkan pada pemahaman pemerintah tentang populasi yang diberi pelayanan; Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Penyebab Kematian, serta Perpindahan Penduduk. Dimana sistem akan mengeluarkan dokumen identitas hukum bagi individu dan memfasilitasi akses pada layanan dasar dan kesempatan ekonomi       

Sistem juga akan menghasilkan data populasi yang dinamis sesuai peristiwa penting dan dasar kebijakan, investasi, pelaksanaan, dan evaluasi layanan yang berujung pada akses pada layanan dasar berkualitas bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Kajian Puskapa UI mengungkapkan bahwa sejak 2010-2014 Peningkatan cakupan akta kelahiran 0-17 tahun hanya 16%, 2015 Cakupan Akta Kelahiran (0-17 tahun) baru mencapai 63% (Susenas 2015), sementara data Kemendagri (2016) sebesar 61,6%. Pada 2019 pemerintah menargetkan cakupan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun sebesar mencapai 85%, artinya harus ada peningkatan 22%. UNICEF (2013) mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang rendah.

Penelitian dilaksanakan di Aceh 408, Jateng 406, Sulsel 412, sehingga total 1.226 responden (95.5% perempuan), 5.567 Anggota Rumah Tangga (2352 anak-anak). Memang peneliti menyatakan bahwa hasil penelitian ini tentu tidak mewakili gambaran nasional, tapi memotret wilayah studi. Namun temuan yang diperoleh konsisten dengan kondisi nasional dan hasil penelitian lain di wilayah yang berbeda. Tingkat keterwakilan di level kecamatan dipilih berdasarkan fokus program penguatan kecamatan dan desa

Adapun temuan utama dalam penelitian ini adalah Pencatatan Sipil di wilayah studi belum berjalan secara universal, menyeluruh dan berkelanjutan. 64% anak responden memiliki akta kelahiran, 59% responden memiliki akta perkawinan, 80% tercatat sebagai suami isteri di KK dan hanya 2% pasangan bercerai memiliki akta cerai. Temuan lain adalah terdapatnya kesenjangan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan antar Wilayah, seperti kepemilikan akta kelahiran: 82% di Petungkriyono, Jawa Tengah, 60% di Liukang Tuppabiring Utara, Sulsel, dan 53% di Arongan Lambalek, Aceh. Sedangkan kepemilikan akta perkawinan: 60% pasangan menikah di Petungkriyono dan LTU memiliki akta perkawinan, 55% pasangan menikah di AL memiliki akta perkawinan, 85% responden memiliki KK, dan 63% responden di atas 17 tahun memiliki KTP. Uniknya dari 303 responden yang “ada” kematian, hanya 7 yang mengurus akta kematian, dan 4 yang berhasil memperoleh akta kematian (84% kematian di rumah, 63% dimakamkan di makam keluarga)

Kesenjangan Pencatatan Sipil mencerminkan masalah kemiskinan dan kerentanan: Layanan capil sulit dijangkau, biaya transportasi, prosedur rumit, denda keterlambatan, lamanya pengurusan membuat orang kehilangan penghasilan harian. Meskipun dengan adanya perubahan UU Adminduk kewenangan pencatatan sipil tunggal pada Kemendagri namun belum ada keterpaduan dengan lembaga terkait lainnya. Keterpisahan antara beberapa proses Capil dan Dafduk (misal syarat menerima Bansos KTP dan KK), menyebabkan orang tua seringkali berhenti pada proses memasukkan anak di KK, tidak berlanjut ke pengurusan akta kelahiran.

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam UU Adminduk banyak yang mendasar dan positif, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi seperti: belum dipahami secara merata oleh pejabat dan penyedia layanan, masih kentalnya pandangan bahwa pemberian sanksi keterlambatan akan meningkatkan kepatuhan penduduk, SIAK versi 5.7 penggunaan dan kesiapan sarana prasarananya belum merata, dan belum konsistennya penggunaan NIK berbasis SIAK untuk meringkas verifikasi data dan penanda sistem data.

Peraturan pelaksanaan seperti Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 terkait Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan, hanya Petungkriyono yang baru melaksanakan mulai Desember 2015, sementara Permendagri Nomor 18 Tahun 2010 terkait Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, peluang menjadikan Kecamatan sebagai “UPTD” Dukcapil, tapi tidak ada satupun wilayah studi yang memiliki UPTD dan PPS kecuali Kepala Dinas Dukcapil di Kabupaten. @ed2ysetiawan

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).