Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melalui Akta Kelahiran

Suasana Diskusi Meja Bundar UNHCR

Keadaan tanpa kewarganegaraan (statelessness) adalah fakta yang terjadi di berbagai negara, tak kurang dari 10 juta orang di dunia mengalami kondisi ini, termasuk anak-anak yang rentan terhadap tindak kejahatan penjualan manusia, mafia narkoba, dan lain sebagainya. Tanpa kewarganegaraan berarti tanpa perlindungan dari negara manapun. Indonesia pun menghadapi persoalan terkait isu ini misal pada TKI non prosedural dan turunananya di luar negeri,  orang Tionghoa turun temurun yang tidak diberi identitas, anak perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan orang-orang di perbatasan.

UNHCR telah memulai diskusi mengenai pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan sejak 2011 dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun organisasi masyarakat. Organisasi ini juga telah mencatat dampak positif dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan legislasi penting ini telah menjadi dasar berbagai upaya untuk mengidentifikasi dan tindakan lainnya untuk mengatasi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan.  Perkembangan legislasi terakhir adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hal ini membawa harapan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Bebas Akta Kelahiran.

Merespon perkembangan tersebut, UNHCR bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan Diskusi Meja Bundar “Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melalui Akta Kelahiran sesuai Hukum Ketatanegaraan” pada hari Kamis, 15 Januari 2015 di Hotel Aryaduta Jakarta. Stakeholder dari berbagai latar belakang diundang dalam diskusi dari pemerintah diwakili 24 orang dari berbagai kementerian yakni Hukum dan HAM, Dalam Negeri, Luar Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Agama, Sosial, BPS, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, juga pemda Surakarta yang dinilai sebagai best practice di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peserta lainnya dari organisasi masyarakat di Indonesia sebanyak 11 orang (ASEAN ICHR, KPAI, Puskapa UI, FH Universitas Trisakti, IKI, KCSK, Plan, Perca dan Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia), sedangkan organisasi internasional terdiri dari perwakilan UNICEF, UNFPA, WHO, dan UNHCR. Diskusi berlangsung dengan hangat dan mengerucut pada kesimpulan bahwa akta kelahiran merupakan instrument penting dalam mencegah terjadinya kondisi tanpa kewarganegaraan, dan dibutuhkan aksi konkret setelah diskusi berupa pilot project untuk salah satu atau beberapa persoalan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Disepakati akan ada pertemuan lanjutan untuk merealisasikan pilot project dimaksud, dan UNHCR diharapkan tetap memfasilitasi hal ini. @esa

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).