Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

MEMBENAHI DATA ADMINDUK WARGA MEMPAWAH

Sebanyak 73 pasang suami istri di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melakukan pemberkatan dan pencatatan perkawinan, Sabtu (8/9/2018). Tujuannya, selain untuk penertiban administrasi kependudukan, juga agar pernikahan diakui secara hukum sehingga bisa menerima hak-hak sebagai warga negara.

Sebanyak 73 pasang suami istri di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melakukan pemberkatan dan pencatatan perkawinan, Sabtu (8/9/2018). Tujuannya, selain untuk penertiban administrasi kependudukan, juga agar pernikahan diakui secara hukum sehingga bisa menerima hak-hak sebagai warga negara.

Kegiatan tersebut kerja sama antara Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Yayasan Abhikkanta, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Warga yang ikut kegiatan itu merupakan mereka yang sudah lama menikah, tetapi belum memiliki akta perkawinan. Anak-anak mereka juga belum memiliki akta kelahiran. Melalui kegiatan itu, warga mendapatkan akta perkawinan. Anak-anak mereka pun memperoleh akta kelahiran.

Ketua 2 dan Pelaksana Harian IKI Saifullah Ma’shum, Sabtu, mengatakan, jika mereka tidak memiliki akta perkawinan, hal itu akan berdampak pada masa depan anaknya.

”Jika ingin menyekolahkan anak, perlu akta kelahiran. Sementara itu, akta kelahiran bisa dibuat jika orangtua memiliki akta perkawinan. Kalau tidak ada akta perkawinan, akan menghambat pendidikan anak-anak,” kata Saifullah.

Sebanyak 73 pasang suami istri di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melakukan pemberkatan dan pencatatan perkawinan, Sabtu (8/9/2018).

Maka, masalah administrasi kependudukan harus diselesaikan. Masyarakat harus memiliki dokumen kependudukan tersebut supaya ada kepastian hukum. Apalagi, akta ini akan memastikan mereka dapat memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara, misalnya sebagai penerima bantuan jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Basis data itu juga penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan strategis.

Saifullah menuturkan, tradisi tertib administrasi di Indonesia relatif baru, yakni saat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Saat itu, pemerintah daerah mulai merapikan administrasi kependudukan.

”Namun, di sejumlah daerah tertatih-tatih merapikan administrasi kependudukan. Sumber daya manusia aparatur pemerintah belum memadai. Sosialisasi kepada masyarakat juga belum dilakukan secara masif. Akhirnya, terjadi masalah di daerah. Masyarakat banyak yang belum tahu fungsi dan pentingnya akta perkawinan dan kelahiran. Padahal, untuk mendaftar sekolah saja memerlukan akta kelahiran,” ujarnya.

Masyarakat yang rentan tidak memiliki administrasi kependudukan antara lain masyarakat adat, perbatasan, dan disabilitas. Banyak warga yang bingung saat ingin mengurus administrasi kependudukan. Akhirnya, warga dimanfaatkan oleh oknum tertentu (calo dan sejenisnya) untuk mengurus administrasi kependudukan. Maka, muncul anggapan bahwa mengurus administrasi kependudukan itu sulit.

Salah satu warga Mempawah, Kok Hau Pin (48), yang mengikuti kegiatan itu, mengatakan, dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Ia sudah 24 tahun menikah dan memiliki empat anak. Selama ini, ia tidak tahu bahwa dokumen kependudukan penting. Namun, dengan adanya kegiatan itu, ia menjadi tahu, dokumen kependudukan penting untuk keluarganya. Selain itu, lebih mempermudah pengurusannya.

Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Tri Wiriyawati mengatakan, jika sudah menerima akta perkawinan, mereka juga akan menerima pengesahan anak. Dengan demikian, status anak menjadi lebih jelas.

Kegiatan pemberkatan dan pencatatan perkawinan itu dilakukan di Kecamatan Sungai Pinyuh pada Sabtu pagi. Acara didahului dengan pemberkatan perkawinan secara Buddha. Setelah itu, satu per satu pasangan suami istri dipanggil untuk proses pencatatan perkawinan.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).