Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Masyarakat Sambas Antusias Sambut Perubahan UU Adminduk

Suasana Pertemuan dengan Warga Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut. Dalam rangka mendorong dan mensosialisasikan berbagai perubahan mendasar UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kamis (19/12) mengadakan kunjungan ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Kunjungan kami disambut baik oleh perwakilan tokoh masyarakat yang menunggu kedatangan rombongan IKI hingga larut malam akibat terjadinya penundaan penerbangan dari Jakarta. Namun meski harus menunggu cukup lama, tidak mengurangi semangat dan antusiasme mereka untuk bertemu dan mendengarkan update terbaru mengenai UU Adminduk. Rombongan dipimpin langsung Ketua Umum Slamet Effendy Yusuf, Sekretaris Umum Indradi Kusuma dan Wakil Sekretaris Rofiqul Umam Ahmad, para peneliti yakni Prasetyadji dan Eddy Setiawan serta tokoh muda asal Kalbar Chandra Kirana dan Daniel Johan.

Perjalanan udara yang dilanjutkan 6 jam perjalanan darat tentu cukup melelahkan, tapi itu semua terbayar menyaksikan semangat tokoh-tokoh masyarakat yang dengan sabar menanti kami di depan sebuah klenteng yang terletak di dekat pasar kecamatan. Slamet Effendy Yusuf menyampaikan secara singkat tentang sejarah UU Adminduk hingga proses perubahan melalui Judicial Review di MK hingga perubahan saat ini. “Adminduk saat ini menjadi organisasi vertikal dari Kementerian Dalam Negeri hingga tingkat kelurahan atau desa, yang berkewajiban mewujudkan tertib Adminduk, masyarakat memiliki kewajiban memenuhi persyaratannya. Jadi sudah terjadi perubahan mendasar dimana stelsel aktif sekarang ada di negara, bukan di penduduk” Ujar Slamet.

Sambas adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian pantai barat paling utara di wilayah propinsi Kalimantan Barat, dengan 19 kecamatan dan 183 kelurahan dan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 2011 mencapai 501.149 jiwa. Suku yang dominan adalah Dayak, Tionghoa dan Melayu, disamping suku-suku lain yang datang belakangan seperti Jawa, Batak dan Minangkabau.  Keberagaman suku yang tinggal di Sambas tentu membutuhkan pengelolaan yang adil tanpa diskriminasi dalam berbagai hal, terutama pelayanan publik.

 Menanggapi adanya berbagai persoalan terkait diskriminasi Slamet Effendy Yusuf menyatakan “Berbagai persoalan tersisa itu seharusnya akan terselesaikan dengan adanya perubahan UU Adminduk ini, oleh karena itu mari kita kawal bersama-sama agar benar-benar terwujud. IKI siap memberikan informasi dan konsultasi apabila ada hal-hal yang tidak jelas dalam pelaksanaan nantinya.”

Mantan pimpinan Badan Kehormatan DPR RI ini juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat Sambas untuk aktif membantu warga yang masih belum memiliki dokumen kependudukan. “Mari kita bantu saudara-saudara kita yang belum memiliki atau belum lengkap dokumen-dokumen kependudukannya agar ia terlayani sebagai Warga Negara Indonesia sepenuhnya, sehingga 2015 mendatang urusan ini sudah tuntas dan bangsa ini bisa melangkah maju untuk menjadi bangsa besar yang disegani di dunia.” Harapnya. (esa)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).