Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Layanan Kependudukan Rekatkan Bangsa, Heterogenitas adalah Keniscayaan bagi Indonesia

Perbaikan layanan administrasi kependudukan tidak hanya bertujuan memperbaiki dokumentasi pencatatan warga negara, tetapi dapat memperkuat persatuan bangsa. Tanggung jawab negara atas layanan kependudukan menunjukkan keadilan untuk keberagaman warga.

Posisi negara yang seharusnya sentral semakin berkurang seiring era globalisasi dan pemberlakuan otonomi daerah. "Administrasi negara kependudukan dan pendidikan adalah unsur atau faktor utama yang mempersatukan bangsa. Dua faktor itu diperlukan untuk merekatkan Indonesia yang merupakan salah satu dari sedikit negara yang sangat majemuk," ujar Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra dalam diskusi bertajuk "Mengupas Masalah Kewarganegaraan", di Jakarta, Jumat (12/8). Diskusi diselenggarakan atas kerja sama harian Kompas dengan Institute Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang merayakan satu dasawarsa pendirian lembaga ini.

Pembicara diskusi lainnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah, serta Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Tri Agung Kristanto. Diskusi dipandu wartawan Kompas, Susana Rita.

Lebih lanjut, Azyumardi menuturkan, perbaikan administrasi kependudukan adalah cara pemerintah menghadirkan kebanggaan dan kesadaran sebagai warga negara. Rasa bangga sebagai warga negara, kata Azyumardi, merupakan cara terbaik memperkuat keragaman dan menangkal upaya membuat Indonesia menjadi homogen.

Keniscayaan

Yasonna mengatakan, masalah dokumen kependudukan masih perlu diselesaikan. Keberadaan warga negara, tambahnya, merupakan elemen penting bagi sebuah negara. "Bagi Indonesia heterogenitas adalah keniscayaan. Pemerintah terus berupaya memenuhi tanggung jawab menjamin hak konstitusional dasar, yaitu pemenuhan administrasi kependudukan bagi setiap warga negara," katanya.

Terkait upaya perbaikan layanan dokumen kependudukan, Zudan mengungkapkan, pihaknya telah memperbaiki regulasi yang selama ini menyulitkan warga mengurus dokumen tersebut. Salah satunya memberlakukan stelsel aktif sehingga pemerintah daerah melakukan jemput bola mendata penduduk yang belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan.

Ia memastikan, sejak 2016, seluruh data warga negara yang memiliki dokumen kependudukan tercatat Ditjen Dukcapil. Catatan warga negara dari aktivitas di dalam negeri, perjalanan ke luar negeri, hingga pelanggaran pidana juga tercatat.

Sementara itu, Tri mengatakan, perhatian terhadap masalah kewarganegaraan belum menjadi prioritas sejumlah pihak. Hal itu terbukti dari pembahasan topik tersebut pada harian Kompas yang kalah jauh dibandingkan dengan topik korupsi dan kekerasan. (SAN)

____________________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Agustus 2016, di halaman 4 dengan judul "Layanan Kependudukan Rekatkan Bangsa".

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).