Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

FGD Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia dengan Instansi Terkait dan Perkembangannya

 FGD kanwil kumham 20 juni.

Selasa, 20 Juni 2017, Kepala Kantor Wilayah Endang Sudirman, membuka secara resmi dan memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion bertema Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia dan Perkembangannya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Liestiarini Wulandari, pada awal acara menyampaikan laporan penyelenggara sekaligus menjadi moderator dalam diskusi tersebut. Diskusi membahas berbagai kendala ini yang terkait dengan perkawinan campuran dan implikasinya terhadap status kewarganegaraan. FGD bertempat di Park Hotel Jakarta Timur.

Dalam sambutannya dirjen AHU menegaskan bahwa pelayanan administrasi permohonan kewarganegaraan semakin diberikan kemudahan. Diantaranya dengan disediakannya fasilitas permohonan online bagi warga negara asing yang ingin menjadi WNI. Kemudahan yang dimaksud adalah dalam hal penyampaian berkas2 administasi dan pengisan formulir serta adanya kepastian berapa lama proses pengajuan WNI tersebut.

"pertama soal estimasi waktu (pengurusan dokumen), lalu keberadaan dokumen apakah di BIN atau Administrasi Hukum Umum, atau di Kantor Presiden, hal ini memberikan kepastian pelayanan" ujar Kepala Kantor Wilayah.

Kemudahan fasilitas ini bukan berarti pemerintah menjadi terlalu mudah menerima siapapun mengajukan permohonan menjadi WNI. Proses klarifikasi dan investigasi (penelusuran rekam jejak) terhadap calon WNI tetap dilakukan secara ketat oleh tim dari direktorat.

"Aplikasi ini hanya pendaftaran saja, nanti kita akan melakukan verifikasi" jelas Kepala Kantor Wilayah, jadi meskipun menggunakan sistem online syarat yang harus disertakan oleh pemohon sama dengan ketika mengajukan secara manual dan semua dokumen akan di verifikasi. Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kewarganegaraan dapat menghubungi Perwakilan Republik Indonesia jika berada di luar negeri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor-kantor Imigrasi.

Pengantar sesi pertama diskusi disampaikan oleh A. Ashin Thohari wakil dari Direktorat Tata Negara Kemkumham yang dahulu mengurusi bidang kewarganegaraan namun belum lama ini mendapat tugas di bidang urusan partai politik. Ahmad Ashin Thohari memaparkan tentang Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan. Dalam pengantarnya dijelaskan tentang perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yakni perkawinan antara warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Juga dijelaskan  kendala-kendala yang dihadapi pelaku perkawinan campuran, implikasi bagi suami, istri dan anak dan seputar permasalahan kewarganegaraan anak.

Perkawinan campuran juga disebut dengan istilah international mariage dan transnational mariage. Beberapa kendala yang ditemui dari perkawinan campuran ini, antara lain perbedaan budaya dari pasangan, perbedaan bahasa yang menghambat komunikasi dan implikasi terhadap status kewarganegaraan, suami, istri dan anak yang lahir dari pasangan perkawinan campuran. Status kewarganegaraan ini harus jelas karena selanjutnya akan terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia.  

Beberapa contoh implikasi perkawinan campuran tersebut antara lain, bahwa bagi suami (laki-laki) WNI yang kawin dengan perempuan WNA maka perempuan (calon/istri) dapat menyampaikan pernyataan menjadi WNI (sesuai pasal 19 UU KWRI) demikian pula sebaliknya. Bila salah satu pasangan karena suatu hal, misalkan suami kehilangan KWRI maka tidak otomatis istri kehilangan KWRI, demikian pula sebaliknya (sesuai Pasal 27 UU KWRI). Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA dapat kehilangan KWRI-nya jika hukum negara si perempuan menyatakan demikian (pasal 26 UU KWRI), demikian pula sebaliknya. Dalam persoalan ini apabila suami atau istri ingin tetap memiliki KWRI maka wajib mengajukan permohonan KWRI ke pejabat/perwakilan RI dalam jangka waktu 3 tahun sejak perkawinan dengan syarat tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda (pasal 55 PP) sebab Di Indonesia tidak menganut rezim kewarganegaraan ganda. Suami atau istri dapat memperoleh kembali status KWRI dengan mengajukan kepada KEmkumham melalui perwakilan RI (Pasal 32 UU KWRI).

Terkait persoalan kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran antara ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya maka status kewarganegaraan anak tetaplah WNI, demikian pula perkawinan campur WNI dengan pasangan (ayah/ibu) stateless maka anak tetaplah WNI. Jika anak lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNI maka anak berstatus WNI. Namun, apabila lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNA tapi anak diakui oleh Ayah yang WNI dengan bukti2 yang sah maka anak tersebut berstatus WNI. Seorang anak yang diketahui oleh saksi2 lahir di wilayah NKRI walaupun tidak diketahui orang tuanya (kasus yatim piatu) maka anak tersebut WNI. Dan seorang anak otomatis menjadi WNI apabila ayah dan ibunya yang tadinya WNA telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi WNI.

Seorang anak juga bisa memiliki status kewarganaegaraan ganda terbatas apabila ia lahir dari pasangan kawin campuran selama usianya belum mencapai 18  tahun. Di usia 18 tahun atau sudah kawin seorang anak harus menentukan status kewarganegaraannya sendiri. Mekanisme pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak kawin campur yang berada di luar negeri adalah dengan mengajukan ke perwakilan RI atau langsung melalui kanwil kemkumham atau melalui keimigrasian yang akan dilanjutkan prosesnya di kanwil kemkumham, dilanjutkan ke dirjen AHU, lalu disahkan dan dikeluarkan keputusan menteri Kumham.

Pada sesi kedua disampaikan oleh perwakilan dirjen Keimigrasian perkembangan dan komitmen pemerintah untuk memberi fasilitas dan kemudahan bagai diaspora atau Masyarakat Indonesia di Luar nNegeri (MILN) yang hendak berinvestasi di dalam negeri sesuai janji presiden Jokowi di berbagai kesempatan tatap muka dengan Diaspora Indonesia. Selain itu juga dijelaskan mengenai berbagai prosedur kemimigrasian dalam pengurusan permohonan kewarganegaraan melalui dirjen keimigrasian.

Dalam sesi diskusi interaktif, salah seorang perwakilan dari Institut Kewarganegaran Indonesia (IKI) mengajukan pertanyaan dan contoh kasus berupa kesulitan yang masih dihadapi oleh wara yang hendak mengajukan permohonan penegasan KWRI.

 

Berbagai kendala yang ditemui baik oleh instansi maupun para stakeholder dicari solusinya sesuai peraturan yang berlaku dalam diskusi yang dihadiri oleh para peserta yang berasal dari UPT Imigrasi Jakarta, Dukcapil Pusat, Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia, dari Diaspora dan Institut Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai narasumber dari Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ahmad Ahsin Thohari, serta dari Direktorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Imigrasi, Heru Santoso. (ENR)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).