Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Diskusi Terbatas (2): UU ADMINDUK BANYAK MASALAH

Kepala Disdukcapil Purwakarta menyampaikan pengalaman instansinya menerapkan UU Adminduk

Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah disetujui DPR dan pemerintah pada 26 November 2003 lalu. Berbagai perubahan mendasar telah terjadi dan menjadikan UU ini jauh lebih memenuhi aspirasi rakyat. Terkait dengan ini, IKI menggelar Diskusi Terbatas tentang Evaluasi Perubahan UU Adminduk pada Jum’at, 13 Desember 2013 di Wisma Indocement, Jakarta dengan mengundang berbagai instansi pemerintah, ormas dan LSM di bidang kependudukan. Hadir antara lain Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Aidir Amin Daud, Direktur Catatan Sipil Kemendagri, Joko Mursito, Ketua KPAI Badriyah Fayumi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purwakarta, Agus, tokoh LSM bidang kependudukan, Lies Sugondo, Singgih, dan Indopa. Dari IKI hadir Ketua Umum, Slamet Effendy Yusuf, Ketua Franciscus Welirang dan Saifullah Ma’shum, Sekretaris Umum Indradi Kusuma, Sekretaris Rofiqul Umam Ahmad, Pengawas Oka Mahendara, dan Peneliti Prasetyadji, Eddy Setiawan, dan Isyanto. Diskusi dimoderatori Peneliti IKI Eddy Setiawan. Berikut laporannya yang disusun oleh Rofiqul Umam Ahmad.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk disambut hangat oleh berbagai kalangan. Namun dalam perkembangannya, ternyata UU ini menimbulkan berbagai masalah. Atas dasar itu atas dorongan berbagai pihak, termasuk IKI, DPR bersama pemerintah telah memutuskan perubahan atas UU tersebut. Demikian antara lain dikemukakan Ketua Umum IKI, Slamet Effendy Yusuf dalam pengantar diskusi terbatas yang dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan tersebut.        

Slamet Effendy Yusuf melanjutkan, teman-teman LSM yang turun ke lapangan tahu bagaimana pelaksanaan UU Adminduk yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. “Akhirnya teman-teman LSM tersebut mengajukan gugatan ke MK. Demikian juga Pak Soleh Hayat dan teman-teman di DPRD Provinsi Jatim juga mengajukan judicial review UU ini ke MK yang kemudian dikabulkan oleh lembaga peradilan tersebut,” ujar Slamet.

Ketua Umum IKI  menegaskan kelemahan UU Adminduk tersebut. Antara lain Di dalam UU Perlindungan Anak sudah jelas dikatakan bahwa setiap anak mendapatkan akte kelahiran secara gratis. Tetapi dalam UU Adminduk dinyatakan, apabila membuat akte di atas 60 hari maka dikenakan denda. “Ini menjadi bukti bahwa pembuatan dokumen penduduk dijadikan sumber pendapatan negara. Padahal sudah demikian banyak pendapatan negara dari berbagai sumber lain, terutama pajak dari perusahaan dan pajak penduduk berupa PBB,” ujarnya.* (rofiqul umam ahmad)

 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).