Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

DISKUSI IKI: Menyoal Gagasan Dwikewarganegaraan, Siapa Diuntungkan?

Wacana mengenai kewarganegaraan ganda mencuat belakangan ini dan menjadi perhatian nasional, -bertepatan dengan satu dasawarsa usia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Institut Kewarganegaraan Indonesia yang biasa disingkat IKI merupakan salah satu organisasi yang merespon isu kewarganegaraan ini dengan mengadakan diskusi bertema Menyoal Gagasan Dwikewarganegaraan, Siapa Diuntungkan?

Narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan pada Kamis, 1 September 2016 ini menghadirkan Profesor Hikmahanto Juwana , Profesor Kacung Marijan, Nuning Hallet, Ph.D, dan Edy Burmansyah. Diskusi berlangsung menarik dan antusias, karena para peserta diskusi berasal dari berbagai latar belakang organisasi yang memang memiliki concern terhadap persoalan-persoalan kewarganegaraan, perkawinan campur antara WNI dan WNA, perlindungan anak, praktisi hukum dan lain sebagainya.

Nuning Hallet, mantan Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network menyampaikan materi berjudul Mencari Solusi Komprehensif terhadap Masalah Dwikewarganegaraan, dan menjelaskan bahwa sesungguhnya kajian-kajian kelompok diaspora sudah dilakukan sejak lama, mulai 2012 dan terus berlanjut hingga saat ini, “Jadi bukan karena persoalan Archandra Tahar dan Gloria, baru kita bicara hal ini.” Ungkapnya. Doktor di bidang Kajian Transnasional dan Jender dari State University of New York ini juga mengungkapkan data-data potensi ekonomi dari orang-orang Indonesia di perantauan dan memberikan gambaran peningkatan remitansi yang dihasilkan oleh negara-negara yang semula menganut kewarganegaraan tunggal kemudian menganut kewarganegaraan ganda.  

Hikmahanto Juwana dalam pemaparannya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merespon persoalan ini, dan berharap ada batasan-batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda, batasan generasi dan lain sebagainya. “Jangan sampai kita membuka kotak Pandora, karena ini bisa berkembang ke banyak hal, ini yang harus dipikirkan baik-baik. Untuk saat ini saya pikir belum waktunya karena kondisi sosial, hukum, politik, ekonomi yang belum memungkinkan ” ungkapnya. Ahli hukum internasional termuda di Indonesia ini juga menekankan pentingnya kita dapat membedakan secara jelas antara warga negara dan bangsa. “Orang Padang, kewarganegaraan mungkin Indonesia, bisa juga berkewarganegaraan lain. Jangan dicampuradukkan antara persoalan kulit dan kewarganegaraan”   

Kacung Marijan yang berbicara dalam perspektif Kewarganegaraan dan Diplomasi Kebudayaan menjelaskan bahwa pendekatan people to people seharusnya lebih dikedepankan dalam diplomasi, karena ini akan membuka ruang-ruang yang tidak mudah dibuka dalam diplomasi formal. Wacana Dwikewarganegaraan ini menurut mantan Dirjen Kebudayaan tersebut sebenarnya dapat diawali dari diplomasi kebudayaan. Namun persoalan kewarganegaraan ganda ini juga harus jelas, “Saya lebih cenderung pada Dwikewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk orang Indonesia di negara tertentu, dengan posisi tertentu misalnya, jadi bukan terbuka untuk warga dunia yang tidak ada kaitannya dengan Indonesia.”

Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah dwikewarganegaraan yang panjang menurut Edy Burmansyah, yakni sejak masa Hindia Belanda yang kemudian berdampak terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia khususnya. Namun koordinator riset Berdikari Institute ini mengungkapkan bahwa kajian-kajian mengenai dwikewarganegaraan ini masih sangat terbatas, “belum ada kajian yang serius di Indonesia mengenai kelompok diaspora, berapa sesungguhnya potensi remitansinya? Sementara data yang selama ini diungkapkan masih tercampur dengan TKI misalnya.” Edy juga mempertanyakan soal pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah perbatasan jika menganut dwikewarganegaraan. “Bisa saja negara lain yang memiliki kepentingan kemudian dengan mudah memberikan kewarganegaraannya sehingga akhirnya bisa melakukan pembangunan di wilayah NKRI sehingga kasus Sipadan dan Ligitan bisa terulang. Ini yang perlu kehati-hatian kita bersama” ungkapnya. Sementara Saifullah Mashum, Ketua III IKI mengajukan contoh kasus Overseas Citizenship of India (OCI) sebagai salah satu alternatif terhadap masalah ini. 

Diantara kesimpulan penting yang dirumuskan dalam diskusi ini adalah pentingnya melakukan kajian yang lebih dalam dan menyeluruh terkait wacana dwikewarganegaraan ini, sehingga dapat mewadahi berbagai aspirasi warganegara Indonesia, dengan mengedepankan kepentingan NKRI di atas semuanya. Franky Welirang selaku Ketua IKI dalam sambutan penutup menyampaikan bahwa “perlu ada pembicaraan yang lebih mengerucut dalam tim-tim kecil sehingga dapat dibahas lebih dalam, persoalan yang dihadapi kelompok perkawinan campur termasuk anak-anaknya, soal perbedaan perlakuan antara laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA dengan Perempuan WNI yang kawin dengan WNA, kelompok diaspora dan lain sebagainya.” Tutupnya. (ED/ESA)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).