Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Denda Terlambat Urus Akta Kelahiran Membebani Masyarakat

Sebagian daerah masih memberlakukan Peraturan daerah yang menetapkan denda terhadap masyarakat jika terlambat mengurus akta kelahiran dan aturan tersebut justru membuat warga terutama yang miskin makin enggan memiliki dokumen kependudukan tersebut.

 
"Salah satu penyebab sebagian warga enggan mengurus akta kelahiran, terutama warga yang kurang mampu, karena mereka keberatan dengan  denda keterlambatan sebesar Rp50 ribu," kata Ketua Institut Kewarganegaraan Indonesia Saifullah Mashum di Tangerang, Sabtu.
 
Saifullah mengemukakan hal tersebut di sela pembagian 100 akta kelahiran gratis kepada warga daerah Cinbeng, Sewan, Tangerang. IKI menggelar acara tersebut bekerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang.
 
Para relawan IKI memfasilitasi pengurusan akta kelahiran dan akta perkawinan warga setempat yang belum memiliki surat-surat tersebut.
 
Saifullah prihatin karena di berbagai daerah  masih ada perda soal denda yang menyebabkan masyarakat jadi terbebani untuk mengurus padahal dokumen kependudukan adalah hak warga.
 
"Kan bisa saja kepala daerah membuat diskresi untuk tidak memberlakukan ketentuan tentang denda tersebut kalau pada kenyataannya hal itu menjadi kendala suksesnya program akte kelahiran," ujarnya.
 
Mashum mengutip data Badan Pusat Statistik 2016 tentang masih banyaknya anak usia 0-18 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran di sejumlah daerah. 
 
Menurut dia ada enam alasan masyarakat tidak memiliki akta kelahiran yaitu 1) tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatatkan, 2) tidak merasa perlu akta kelahiran atau malas mengurus, 3) tidak memiliki biaya, 4) tempat mengurus akta kelahiran yang jauh, 5) akta belum terbit, dan 6) alasan lain.
 
"IKI sudah berkirim surat kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri agar membuat edaran ke semua Dinas Dukcapil agar menghapuskan persyaratan yang dirasakan memberatkan masyarakat," kata Mashum.
 
Akta kelahiran, lanjut dia,  merupakan hak anak Indonesia, seperti  ditetapkan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal (5): "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".
 
IKI telah bekerja sama dengan berbagai dinas Dukcapil dalam mengurus dan membagikan akta kelahiran secara gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah khususnya warga tak mampu dan anak panti asuhan. (IKI/EN)

_____________________
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/655624/denda-terlambat-urus-akta-kelahi...

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).