Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Bupati Sambas: Mari Kita Sosialisasikan Sampai RTdan RW

Audiensi IKI ke Bupati Sambas

Perubahan UU Administrasi Kependudukan akan mengubah wajah dan sistem pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan yang ada di seluruh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pemkab/pemkot tentu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang telah diatur dalam perubahan UU tersebut. Dalam rangka mendorong dan mensosialisasikan berbagai perubahan mendasar UU Adminduk, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kamis (19/12) mengadakan audiensi dengan Bupati Sambas dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph didampingi Kepala Catatan Sipil.

Bupati Sambas menyambut rombongan IKI di rumah dinasnya, setelah meninjau banjir di wilayahnya yang memang kerap terjadi pada musim hujan ini. Beberapa tokoh masyarakat termasuk seorang anggota DPRD Sambas juga bergabung bersama rombongan IKI yang tiba di rumah dinas pukul 22.30 waktu setempat. Pengurus IKI dipimpin langsung Ketua Umum Slamet Effendy Yusuf, pengurus lainnya adalah Indradi Kusuma (Sekum) dan Rofiqul Umam Ahmad (Wasekum), para peneliti yakni Prasetyadji dan Eddy Setiawan serta tokoh muda asal Kalbar Chandra Kirana dan Daniel Johan.

Audiensi berlangsung dengan lancar selama lebih kurang 2 jam, SEY dalam pengantarnya menyampaikan bahwa maksud kedatangan IKI malam itu salah satunya adalah untuk memberikan informasi terkait perubahan UU Adminduk kepada Pemkab Sambas dan menawarkan kerjasama ke depan. “Kami sebagai lembaga yang didedikasikan untuk mengawal implementasi UU Kewarganegaraan, UU Adminduk dan UU Penghapusan Diskriminasi terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah apabila diperlukan.” Tegas SEY.

Juliarti selaku Bupati Sambas menyatakan bahwa memang selama ini terdapat kendala dalam mewujudkan tertib adminduk di Sambas, terutama terkait luas wilayah, anggaran dan kesadaran masyarakatnya. Bupati juga menegaskan mengenai diskriminasi di wilayahnya yang memang terdiri dari beragam suku seperti Dayak, Tionghoa, Melayu, dan Jawa sudah tidak ada lagi, bahkan penyebutan Tionghoa itu sudah sangat biasa di Sambas. Bupati juga mengingatkan kepada Disdukcapil mengenai pungutan liar dan calo, agar jangan sampai masyarakat menjadi enggan mengurus dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil karena beranggapan semuanya mahal, padahal calo lah yang membuat semuanya jadi mahal.

Ketua Umum IKI pada kesempatan tersebut juga meyakinkan bupati dan anggota DPRD yang hadir, agar seluruh perda yang masih mengatur pungutan dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan segera dihapus. “Segera saja Bu Bupati dan Pak Bruno, perda yang masih memungut itu dihapus, tidak perlu menunggu peraturan pelaksanaannya dulu. Pemkab dan DPRD harus berani, hapus saja dulu, itu semua demi kepentingan rakyat. Aparat sampai tingkat paling bawah harus diberikan pemahaman juga mengenai hal ini” tegas SEY. 

Menanggapi hal tersebut, Juliarti menyatakan siap menindaklanjuti audiensi tersebut dan terbuka bekerjasama dengan IKI. Bupati berjanji akan menyiapkan seluruh Camat, Lurah, RT dan RW seluruh Sambas untuk dikumpulkan dan mempersilakan IKI memberikan materi-materi terkait agar mereka semua memiliki pemahaman yang sama mengenai perubahan UU Adminduk, dan bisa mengubah paradigma berpikir sesuai yang diharapkan. “Kita siapkan seluruh perangkat, mari sosialisasikan sampai RT RW, Sambas siap melaksanakan amanat perubahan UU Adminduk.” Ujar Bupati. (esa)

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).