Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan: Indonesia

Birokrasi Semestinya Memihak Publik

Birokrasi yang Melayani adalah Dambaan Publik
JAKARTA, KOMPAS — Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Nomor 24 Tahun 2013 seharusnya mendorong aparat pemerintah lebih memihak kepentingan publik. Apalagi, saat ini tertib administrasi kependudukan menjadi prasyarat pelaksanaan program pemerintah berbasis data sosial yang akurat, seperti untuk program jaminan kesejahteraan sosial.
 
"Undang-undang itu seharusnya mengubah birokrasi pemerintah menjadi aktif dalam melayani hak-hak dasar masalah administrasi kependudukan. Ini perlu disosialisasikan terus karena perubahan pola pikir birokrasi tidak bisa mudah dan cepat," kata Sekretaris Jenderal Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Indradi Kusuma, di Jakarta, Minggu (5/7).
Secara legal formal, Indonesia memasuki era baru administrasi kependudukan setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disahkan. Sekarang pemerintah wajib menjamin kepemilikan beragam dokumen dalam administrasi kependudukan.
Peneliti senior IKI, Prasetyadji, mengatakan, perubahan UU tentang Administrasi Kependudukan belum mengubah keadaan sepenuhnya. Contoh nyata, di lokasi tidak jauh dari Ibu Kota, yaitu di Kota Tangerang, masih terdapat penyimpangan.
"Ada peraturan daerah yang menerapkan denda bagi warganya yang dalam waktu ditentukan tidak mengurus dokumen kependudukan, misalnya pada akta kelahiran dan kematian," kata Prasetyadji.
Penerapan denda sebetulnya mendukung kedisiplinan bagi warga. Namun, tidak semua warga memiliki akses yang sama untuk melaksanakan mengurus administrasi itu, terutama warga miskin yang masih kesulitan mengajukan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.
"Birokrasi pemerintah semestinya aktif memberikan kelengkapan dokumen kependudukan. Namun, ini belum terwujud di sejumlah daerah. IKI sudah melaporkan soal ini ke Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, bahkan sampai Presiden," tutur Prasetyadji. (NAW)
 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Berita

Suasana perekaman KTP Elektronik di Blora pada masa pandemi
New Normal Perekaman KTP
Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Prasetyadji bersama Staf IKI Indah Widiyani, Risma Nuraini dan Yesaya sedang membantu pengisian berkas permohonan akta kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan Griya Asih, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Sekretariat IKI Wisma46 Lantai 14 Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 4/2/2020.
Lahir dan Besar di Panti Asuhan
Sapto BW didampingi Sofian mewakili Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta menyerahkan akta kelahiran warga pemulung kepada Peneliti IKI Swandy Sihotang didamping Prasetyadji, di Jakarta 28/1/2020.
IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan
Sekjen MPR RI Apresiasi IKI Terbitkan Buku Risalah Pembentukan UU Kewarganegaraan
Begini Cara Kerja Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Copyright © 2016.Institut Kewarganegaraan Indonesia, Wisma 46, Lantai 14, Ruang 14-16, Kota BNI, Jl Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat (10220).